JAKARTA, BANGSAONLINE.com-Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan perbedaan sikap politik tentang pemilihan presiden dan wakil presiden 2029. Jika selama ini ia selalu mengatakan mendukung Presiden Prabowo-Wapres Gibran dua periode, kini berubah sikap.
Ketika ditanya mengenai dukungannya terhadap Prabowo-Gibran untuk kembali berpasangan pada Pilpres 2029 Jokowi tak menjawab pasti.
"Pemilu masih jauh," jawab Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2026).
Ayah Gibran itu juga mengatakan, semua pihak sebaiknya bekerja terlebih dahulu, baik dalam ranah politik maupun pemerintahan.
“Masih jauh 2029. Semuanya kerja dulu. Entah kerja politik, entah kerja pemerintahan. Kerja untuk rakyatlah semuanya," kata Jokowi.
Pernyataan terbaru Jokowi tersebut berbeda sekali dengan pernyataan sebelumnya yakni pada 19 September 2025. Seperti dilansir Kompas.com, Jokowi pernah memberikan pengarahan kepada para relawannya agar mendukung pasangan Prabowo-Gibran periode.
“Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).
Lalu bagaimana tanggapan Partai Gerindra yang didirikan dan dipimpin Prabowo? Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santosi mengaku menghormati sikap Jokowi tersebut. Sebab, kata dia, Gerindra ingin fokus menyukseskan program prioritas pemerintahan Prabowo.
"Ya, kita sekali lagi, apa pun sikap kawan-kawan lain, apakah Pak Jokowi atau Golkar atau partai-partai lain, prinsipnya apa pun pilihan politik, sikap mereka kita pasti menghormati," ujar Sugiat Santoso dilansir Kompas.com, Jumat (9/10/2026).
"Memang Pak Prabowo di rapat-rapat internal kami selalu mengatakan bahwa pilpres masih jauh, pemilihan masih jauh. Kita masih fokus untuk menyukseskan program-program prioritas Pak Prabowo," tambah Sugiat sembari mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo baru berjalan dua tahun, sehingga masih membutuhkan perhatian dan dukungan agar program prioritas berjalan dengan baik.
Pengamat politik Jamiluddin Ritongan mengatakan ada dua kemungkinan yang dapat menjelaskan perubahan sikap politik Jokowi tersebut. Pertama, kemungkinan berkaitan dengan kondisi politik Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara gugatan mengenai persyaratan pendidikan wakil presiden itu.
Menurut dia, putusan tersebut berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap reputasi dan kredibilitas Gibran. Ia menilai kedua hal itu penting karena dapat menjadi modal politik bagi Gibran apabila ingin kembali berkontestasi dalam pemilihan presiden mendatang.
"Pascaputusan MK, reputasi dan kredibilitas Gibran sudah pada titik nadir, padahal itu adalah modal politik untuk berkontestasi pada pilpres mendatang," kata pengamat komunikasi politik tersebut dilansir warta ekonomi, Ahad (11/10/2026).
Jamiluddin menduga Jokowi kini lebih realistis dalam melihat peluang politik putranya. Maksudnya, mempertahankan jabatan Gibran saat ini dianggap lebih mendesak dibandingkan membicarakan peluang untuk kembali mendampingi Prabowo pada 2029.
"Bisa saja Jokowi berpikir posisi politik Gibran sudah di ujung tanduk. Bagi Jokowi, jangankan dua periode, Gibran tidak dimakzulkan saja sudah bagus," ujarnya.
Kedua, menurut Jamiluddin, kemungkinan berkaitan dengan kalkulasi Jokowi terhadap peluang Prabowo pada Pilpres 2029. Ia menduga Jokowi belum tentu ingin mengikat masa depan politik Gibran sepenuhnya pada pasangan yang sama apabila situasi politik menjelang pemilu mengalami perubahan. Sehingga dapat memberikan ruang untuk menentukan strategi yang lebih fleksibel.
Menurut dia, dengan tidak secara tegas mengunci dukungan pada skema Prabowo-Gibran dua periode, Jokowi masih memiliki pilihan untuk mempertimbangkan posisi putranya pada kontestasi berikutnya.
Jamiluddin memperkirakan terdapat dua skenario yang mungkin dipertimbangkan. Apabila peluang politik Prabowo dinilai tetap kuat menjelang pemilu, Jokowi diperkirakan akan berupaya mempertahankan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Sebaliknya, jika peluang Prabowo melemah, Jamiluddin menduga Jokowi bisa mempertimbangkan skenario Gibran maju sebagai calon presiden dengan mencari pasangan yang memiliki elektabilitas tinggi. Namun, kemungkinan tersebut masih berupa prediksi dan belum menjadi keputusan politik yang diumumkan Jokowi.
"Jadi, perubahan sikap itu tampaknya disengaja. Sebab dengan perubahan sikap itu Jokowi bisa lebih bebas menentukan Gibran menjadi capres atau tetap menjadi cawapres," kata Jamiluddin.
Mana yang benar? Wallahu a’lam. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Yang pasti, elektabilitas Prabowo sangat turun drastis belakangan ini. Hasil survei internal beberapa partai politik menunjukkan elektabilitas Prabowo di titik nadir. “Ada yang menyebut angka 18 persen dan ada yang menyebut 28 persen,” ujar sumber BANGSAONLINE dari unsur pengurus partai yang enggan disebut namanya.
Pada sisi lain Prabowo menginginkan Cawapres dari unsur militer. “Yang pertama adalah Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua adalah Sugiono, Sekjen Partai Gerindra sekaligus menteri luar negeri. Yang ketiga, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya,” ujar Husein Abri Dongoran dalam podcast Bocor Alus Tempo. Mereka punya background militer semua.
Pasti Jokowi sudah tahu atau mendengar informasi itu.
