JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama calon wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri.
Kedua nama tersebut nantinya akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih salah satu sebagai pengganti.
Mahfud menjelaskan, prosedur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
"Jadi menurut Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar, kalau misalnya presiden atau wakil presiden itu berhenti, kemudian kalau presiden yang berhenti, yang naik wakilnya. Tapi kalau wakil yang berhenti, presiden memilih," kata Mahfud dalam tayangan podcast Terus Terang di saluran YouTube miliknya, dikutip Rabu (11/11/2026).
"Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dicalonkan sebagai pengganti wakil presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR," sambungnya.
Pakar hukum tata negara tersebut mengimbau seluruh elemen masyarakat maupun kekuatan politik untuk tidak mengintervensi atau memaksakan nama tertentu kepada Presiden.
"Soal presiden memilih dua orang itu sudah jangan kita campuri dari sekarang, siapa saja itu urusan presiden lah. Mau presiden berembuk dengan partai, ya silakan partai-partai, gitu," ujarnya.
Kendati Presiden dapat mendengar masukan dari pimpinan partai politik koalisi hingga organisasi kemasyarakatan, Mahfud menekankan bahwa penentuan akhir tetap menjadi hak prerogatif Prabowo.
"Menurut Undang-Undang Dasar ya sebenarnya sepenuhnya hak presiden untuk menentukan dua itu. Tetapi secara etis biasanya, prosedur biasanya kan manggil pimpinan partai dulu ya, biar enak," ucap dia.
"Lalu pimpinan ormas bisa didengar, civil society didengar, tapi tetap itu (keputusan) di tangan Presiden. Enggak boleh kita memaksakan harus si A, harus si B, harus si C, apalagi sekarang," sambungnya.
Ia menambahkan, diskursus mengenai sosok pengganti sebaiknya ditahan hingga proses administrasi pengunduran diri maupun mekanisme konstitusional lainnya rampung secara resmi.
"Yang penting ini proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden memilih dua orang," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niatan untuk mundur dari kursi wakil presiden saat bertemu Presiden Prabowo di Istana, Selasa (10/11/2026).
"Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa.
