SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengimbau publik tidak mendorong kandidat yang kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk mengisi jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan posisi tersebut.
Menurut Mahfud, secara etika politik, figur yang telah kalah dalam kontestasi Pilpres tidak sepatutnya kembali diusulkan untuk menduduki jabatan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat berdiskusi dengan host Rizal Mustary dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official.
Diskusi tersebut merespons dinamika politik nasional dan spekulasi mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden jika Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
"Tidak usah. Secara etis kan sudah kalah. Biar saja Presiden memilih sendiri, tidak usah nyebut-nyebut ini (kandidat yang kalah). Jangan berharaplah yang begitu," tegas Mahfud.
Mahfud menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang berhenti atau mengundurkan diri telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden mengusulkan dua nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih salah satunya.
Pakar hukum tata negara itu menekankan agar publik tidak memaksakan kehendak atau mendesak Presiden Prabowo Subianto memilih figur tertentu, terlebih dengan kembali memunculkan nama-nama peserta Pilpres sebelumnya yang tidak terpilih.
"Biar terserah Presiden saja, tidak usah nyebut-nyebut ini nanti malah mengganggu proses yang sedang berlangsung. Presiden sendiri yang tahu siapa orang yang paling bisa dipercayai," ujarnya.
Alih-alih mengusulkan kembali kandidat yang pernah kalah, Mahfud menilai momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberi kesempatan kepada tokoh potensial lainnya, termasuk para ketua partai politik dari kalangan generasi muda.
"Ketua-ketua partai yang masih muda-muda kan banyak. Nah, coba itu saja, kan boleh juga. Siapa sih yang melarang? Yang penting Presiden suka dan setuju atas itu," tambah Mahfud.
