JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.
Kepastian tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi.
"Betul (Gibran mundur)," kata Budi saat dikonfirmasi awak media.
Budi juga membenarkan bahwa dokumen resmi pengunduran diri tersebut telah diserahkan secara langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertatap muka di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
"Betul (diserahkan saat bertemu di Lanud Halim)," ujarnya.
Langkah pengunduran diri ini mengonfirmasi dinamika politik dan proses hukum terkait keabsahan dokumen pendidikan yang belakangan menyita perhatian publik, sekaligus membuka mekanisme konstitusional pengisian posisi wakil presiden sesuai ketentuan UUD 1945.
Langkah ini disinyalir mengubah peta sengketa hukum terkait keabsahan dokumen pendidikannya, yang sehari sebelumnya sempat ia nyatakan akan tetap diperjuangkan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026), menceritakan hasil pertemuannya selama 2,5 jam bersama Presiden Prabowo.
Namun, sejumlah pakar dan pejabat hukum menilai ruang perlawanan hukum tersebut kini tertutup. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai langkah pembuktian di PTUN sudah tidak lagi relevan karena putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final.
Menurut Yusril, perkara kedua di PTUN Jakarta berpotensi gugur dan dihapus dari register karena objek sengketanya sudah tidak ada.
Pandangan serupa disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Mengacu pada Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024, Kemendikdasmen selaku pejabat tata usaha negara tidak dapat mengajukan PK, sementara Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan upaya hukum atas perkara yang diputus MA tersebut.
Keraguan atas efektivitas langkah hukum itu juga diutarakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Anggota Wantimpres Rocky Gerung.
“Ya kalau udah finish, ngapain coba?” seloroh Rocky di Bandung, Rabu siang.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengkritik permintaan waktu pembuktian di PTUN sejak awal hanya sebagai bentuk taktik mengulur masa jabatan.
Dengan diserahkannya surat mundur tersebut, mekanisme pengisian posisi wakil presiden akan sepenuhnya mengacu pada Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Sidang MPR dijadwalkan bakal memilih satu dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden Prabowo dalam kurun waktu maksimal 60 hari, tanpa terikat pada dinamika persidangan di PTUN.
