GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Fajar Trilaksana (FT), Andi Fajar Yulianto, menilai terdapat sejumlah kemungkinan strategi politik yang dapat dibaca dari munculnya wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Pandangan tersebut disampaikan kepada awak media pada hari ini, Rabu (11/11/2026). Menurut dia, terdapat lima kemungkinan pendekatan politik yang dapat dianalisis dari isu tersebut.
"Ada lima kemungkinan strategi politik yang dimainkan Gibran niat mundur dari jabatan wapres," kata Fajar.
Ia menjelaskan bahwa kemungkinan pertama adalah defensive political move atau langkah politik defensif. Dalam pandangan ini, pengajuan pengunduran diri dapat dipahami sebagai respons terhadap tekanan politik dan persoalan legitimasi yang berkembang di ruang publik.
"Strategi ini bahwa pengajuan pengunduran diri dapat dibaca sebagai respons terhadap tekanan politik dan persoalan legitimasi yang berkembang. Dalam pendekatan ini, pengunduran diri menjadi opsi untuk menghadapi tekanan sebelum berkembang menjadi proses politik yang lebih besar di DPR," paparnya.
Kemungkinan kedua, lanjut Fajar, adalah damage control atau pengendalian dampak politik. Melalui pendekatan ini, fokus perhatian publik dinilai dapat bergeser dari substansi persoalan yang berkembang menuju sikap dan tanggung jawab politik yang ditunjukkan oleh yang bersangkutan.
"Ini merupakan kemungkinan efek komunikasi politik dan betdampak positif buat Gibran," ucapnya.
Selanjutnya, kemungkinan ketiga adalah political repositioning atau penataan ulang posisi politik. Fajar menilai pernyataan mengenai niat mundur dapat dibaca sebagai upaya mengatur kembali posisi politik di tengah dinamika hubungan antaraktor politik nasional.
"Juga yang terpenting mengurangi tekanan politik untuk Gibran dan memancing kemungkinan munculnya siapa dibalik kegaduhan ini, dengan siapa yang akan muncul dan dilahirkan sebagai calon pengganti Gibran jika dia gol mundur dari wapres," cetusnya.
Kemungkinan keempat adalah constitutional exit atau jalan keluar konstitusional. Fajar menyatakan, pengunduran diri merupakan salah satu mekanisme yang berbeda secara hukum dan konstitusional dibandingkan proses pemakzulan.
Opsi itu dapat dipandang sebagai langkah untuk menghindari eskalasi konflik politik yang lebih luas apabila dinamika politik terus berkembang. Sementara kemungkinan kelima adalah political bargaining atau ruang negosiasi politik.
Dalam pandangan ini, pernyataan mengenai niat mundur dinilai berpotensi membuka ruang komunikasi dan negosiasi dengan berbagai kekuatan politik yang memiliki kepentingan dalam dinamika pemerintahan.
"Sementara kelima adalah strategi political bargaining atau ruang negosiasi politik. Pernyataan niat mundur Gibran juga dapat membuka ruang komunikasi dan negosiasi dengan presiden serta kekuatan politik di parlemen," kata Fajar. (hud/mar)
