JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Tindak lanjut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI berpotensi menemui jalan buntu akibat perbedaan kepentingan politik antarpartai.
Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kesepakatan kolektif yang tidak mudah dicapai.
Menurut Kunto, setiap partai di parlemen memiliki pertimbangan politik masing-masing dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan pendidikan Gibran.
Perbedaan kepentingan tersebut berisiko memicu coordination failure atau kegagalan koordinasi. Pasalnya, penggunaan hak angket maupun hak DPR lainnya harus melalui keputusan kolektif dan tidak dapat ditentukan oleh satu partai saja.
"Ada risiko coordination failure, kegagalan koordinasi, karena hak angket ataupun hak apa pun yang diajukan DPR ini keputusan kolektif, nggak bisa hanya keputusan salah satu partai," kata Kunto Adi Wibowo dalam program "Sapa Indonesia Pagi" KompasTV, Senin (2/11/2026).
Kunto mencontohkan perbedaan posisi politik yang berpotensi dihadapi PKS, PDIP, dan PKB. Menurutnya, PKS dan PDIP berpeluang mendapatkan legitimasi moral lebih besar jika mendorong tindak lanjut polemik tersebut. Sementara itu, PKB memiliki pertimbangan untuk menjaga hubungan dengan partai-partai koalisi pemerintahan.
"Ini ada risiko bahwa ada kegagalan koordinasi karena kepentingan berbeda. Contohnya, kalau PKS dan PDIP punya intensif dia akan punya legitimasi moral yang lebih, tetapi kan untuk PKB ada risiko harus menjaga hubungan dengan koalisi."
Selain benturan kepentingan, Kunto juga mengingatkan adanya potensi pihak-pihak yang hanya ingin memperoleh keuntungan politik atau menjadi free rider di tengah polemik tersebut.
Ia menilai proses di DPR akan semakin sulit jika tujuan akhirnya adalah pemakzulan Gibran.
Sebaliknya, kerja sama antarpartai untuk mendorong akuntabilitas dinilai lebih memungkinkan untuk diwujudkan.
"Kalau golnya pemakzulan, menurut saya itu hitungan risiko masih harus dihitung dengan teliti dan cermat, tetapi kalau tujuan akhirnya partai-partai di DPR bisa bekerja sama untuk dorongan akuntabilitas, menurut saya bisa cepat dilaksanakan," kata Kunto.
