JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yanuar Arif Wibowo, membentangkan kertas bertuliskan "Mas Gibran Mundur Atau Dimundurkan" seusai mengikuti rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), seperti dilaporkan Liputan6. Tulisan itu diperlihatkan Yanuar kepada awak media saat keluar dari ruang rapat bersama sejumlah anggota DPR lainnya.
"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat," kata Yanuar. Menurutnya, desakan agar Gibran mundur juga disampaikan konstituennya di daerah pemilihan Banyumas-Cilacap, Jawa Tengah. Saat menjalani masa reses, Yanuar mengaku menanyakan langsung kepada warga mengenai kelanjutan jabatan Gibran sebagai wakil presiden. "Hampir semua forum yang saya datangi saat reses itu, jadi konstituen saya menginginkan Mas Gibran itu mundur atau kalau enggak mau mundur, jadi dimundurkan," ujarnya.
Tak hanya membentangkan kertas, Yanuar mengaku telah menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat DPR terkait Gibran. "Saya juga sudah tandatangan dan itu kita serahkan ke pimpinan. Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami," katanya. Yanuar menyebut sedikitnya 11 anggota DPR dari PKS telah memberikan tanda tangan, dan dirinya menjadi penanda tangan ke-12.
Menurutnya, komunikasi mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat juga telah dilakukan dengan hampir seluruh fraksi di DPR. "Hampir ya, kami komunikasi dengan hampir semua fraksi. Mereka juga menyampaikan ke pimpinan tentang hak menyatakan pendapat ini," tuturnya.
Yanuar menegaskan usulan tersebut bukan semata-mata agenda PKS, melainkan menyangkut hak konstitusional anggota DPR dari seluruh fraksi. Ia menyinggung Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden. Menurutnya, setelah Prabowo Subianto dan Gibran dilantik, keduanya telah memasuki ranah pemerintahan yang berada dalam pengawasan DPR, sehingga DPR dapat menggunakan kewenangan konstitusionalnya apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang menjadi dasar penggunaan hak tersebut.
Meski demikian, Yanuar menyerahkan kelanjutan usulan hak menyatakan pendapat kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. "Ya, pimpinan namanya aspirasi, ya. Ya, pimpinan akan merapatkan tentunya, akan membahas dengan pimpinan-pimpinan fraksi," ucapnya. Ia belum mengetahui kapan pimpinan DPR akan memberikan keputusan mengenai kelanjutan usulan tersebut. "Mudah-mudahan secepatnya ya, mudah-mudahan secepatnya," pungkasnya. (rif)
