SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - DPRD Situbondo menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 di ruang rapat lantai II, Kamis (12/11/2026).
Agenda tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdurrahman, dan dihadiri unsur legislatif serta jajaran pemerintah daerah setempat. Ia menyebut, pengesahan Raperda APBD 2027 merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan dewan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan anggaran daerah tepat waktu.
“Saya berharap terhadap peraturan di tingkat daerah, kita perlu komitmen bersama. Aturan dibuat untuk dilaksanakan dan disusun secara bersama. Ketika ada yang perlu diubah, harus diubah secara bersama pula,” ujarnya usai rapat.
Dalam pelaksanaan rapat paripurna, Abdurrahman memimpin sidang menggantikan Ketua DPRD Situbondo yang saat itu menemui massa aksi di depan kantor dewan.
Ia menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan program oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai arah kebijakan yang telah disepakati dalam APBD.
“Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis, OPD di bawahnya harus mengikuti arahan yang tertuang di dalam APBD tersebut,” tuturnya.
Dewan juga mendorong Pemkab Situbondo untuk segera menyampaikan Perda APBD 2027 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur Jawa Timur guna menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Abdurrahman menilai, evaluasi dimaksud menjadi tahapan penting sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar pelaksanaan teknis anggaran.
“Ini harus sesuai dengan prosedur tetap (protap) waktu. Jangan menunggu batas akhir undang-undang, harus proaktif. Kita berharap terwujud tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, dan tertib evaluasi,” katanya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang dinilai masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, terutama terkait program-program yang belum terealisasi hingga memasuki pertengahan November.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
“Sebagai contoh komitmen tepat waktu, saat ini masih ada program di APBD Induk 2026 yang hingga November belum dilaksanakan. Hal seperti ini perlu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bersama,” paparnya.
Terkait pernyataan Bupati Situbondo mengenai pentingnya menyamakan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif, Abdurrahman menyambut positif gagasan tersebut.
Ia menyatakan bahwa perbedaan pandangan dalam proses pembahasan anggaran merupakan bagian yang wajar dalam mekanisme demokrasi, selama tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Sesuai aturan yang berlaku, kita boleh berbeda pandangan karena tujuannya tetap sama, namun perbedaan itu bukan untuk saling menyalahkan. Duduk bersama tentu menjadi harapan kita. Akan lebih baik lagi jika Bupati sesekali ikut langsung dalam pembahasan, sehingga tidak terkesan saling menyalahkan,” pungkasnya. (adv/sbi/mar)
