KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com – Polres Kediri Kota menjalin komunikasi dengan pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Kediri untuk memetakan persoalan ketenagakerjaan sekaligus menjaga kondusivitas wilayah.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat SPSI, Jalan Penanggungan, Kota Kediri, Kamis (12/11/2026).
Kunjungan itu dipimpin langsung Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto, didampingi Kasat Intelkam AKP Laksono S. dan Kanit 3 Satintelkam Ipda Didik Tarwanto. Rombongan kepolisian disambut Ketua SPSI Kota Kediri Heri Sunoto, Sekretaris Oka Isa Mas, serta jajaran pengurus lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, AKBP Kresno Wisnu Putranto menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara aparat penegak hukum dan serikat pekerja dalam menyikapi berbagai persoalan hubungan industrial.
"Situasi sosial saat ini membutuhkan kepekaan serta komunikasi yang baik antarelemen masyarakat. Kami berharap SPSI dapat berbagi informasi dan pemahaman terkait regulasi ketenagakerjaan agar apabila muncul persoalan industrial, dapat dikoordinasikan untuk mencari solusi yang tepat," ujar AKBP Kresno.
Sementara itu, Ketua SPSI Kota Kediri Heri Sunoto memaparkan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi pekerja di Kota Kediri.
Di antaranya, masalah pengupahan, angka pengangguran, ketersediaan lapangan kerja, hingga mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Heri menegaskan, organisasinya berkomitmen untuk terus mengawal hak-hak pekerja dengan tetap mengutamakan jalur dialogis.
"Penyelesaian persoalan ketenagakerjaan perlu mengedepankan komunikasi dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas," kata Heri.
Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Kediri Kota AKP Laksono S. menilai penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dioptimalkan melalui perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan.
Ia juga mendorong agar pola koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi (K3I) terus dipertahankan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) akibat sengketa ketenagakerjaan. (uji/van)
