KOTA KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui pemberdayaan kader Posyandu serta pemenuhan kebutuhan gizi balita.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin saat menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu melalui Pemberdayaan Kader dan Pemberian Bahan Makanan Tambahan Balita guna Mendukung Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Mojoroto, Jumat (13/11/2026), tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak.
Dalam kesempatan itu, dilakukan penyerahan bantuan bahan makanan tambahan kepada balita dan kader Posyandu. Bantuan tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya selama masa pertumbuhan.
Pemenuhan gizi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah stunting sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
"Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas perhatian dan dukungan nyata kepada Kota Kediri melalui kegiatan ini. Kehadiran Ibu Ketua TP Posyandu Provinsi Jawa Timur beserta jajaran menjadi motivasi dan penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat komitmen, meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu, serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting," ujar Gus Qowim, sapaan akrab Wakil Wali Kota Kediri.
Gus Qowim menjelaskan, Pemkot Kediri terus memperkuat konvergensi program percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif secara terintegrasi.
Berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting di Kota Kediri menunjukkan tren penurunan. Angkanya turun dari 7,1 persen pada 2022 menjadi 4,4 persen pada semester I 2026.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.
"Namun demikian, capaian tersebut tidak membuat kami mengurangi kewaspadaan. Justru, upaya pencegahan harus terus diperkuat karena kami menyadari setiap anak memiliki hak untuk tumbuh sehat, berkembang optimal, dan memperoleh masa depan yang lebih baik," jelasnya.
Wakil Wali Kota Kediri itu juga menegaskan bahwa kader Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
Mereka memiliki kedekatan dengan keluarga dan lingkungan sekitar sehingga dapat memahami kondisi masyarakat serta memberikan edukasi dan pendampingan secara langsung.
Karena itu, pemberdayaan kader perlu diperkuat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi agar kualitas pelayanan Posyandu semakin optimal.
"Kader tidak hanya menjalankan tugas mengukur dan menimbang balita, tetapi juga harus mampu melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, mengenali faktor risiko stunting, memberikan edukasi tentang pola asuh dan pemenuhan gizi, serta mendorong keluarga untuk secara rutin memanfaatkan pelayanan Posyandu," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak menjelaskan, Posyandu kini mengemban mandat dan tanggung jawab yang lebih luas.
Sebelumnya, Posyandu lebih dikenal berfokus pada dua bidang, yakni kesehatan dan pendidikan. Kegiatannya meliputi penyuluhan, imunisasi, penimbangan, hingga pengukuran tinggi badan.
Namun, saat ini cakupan tugas Posyandu telah diperluas menjadi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Keenam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).
"Jadi intinya Posyandu sekarang dijadikan tempat ataupun pusat untuk tempat lapornya, baik untuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas dan juga unsur-unsur sosial," ucapnya.
Arumi menjelaskan, penurunan prevalensi stunting merupakan ikhtiar bersama yang membutuhkan komitmen seluruh pihak. Berkat kerja keras orang tua, kader, dan berbagai elemen masyarakat, Jawa Timur berhasil menjadi provinsi dengan prevalensi stunting terendah kedua di Indonesia.
Menurutnya, capaian tersebut tidak mudah diraih mengingat jumlah penduduk Jawa Timur mencapai sekitar 41 hingga 42 juta jiwa. Meski demikian, provinsi ini mampu mencatatkan prevalensi stunting sebesar 14,7 persen.
Pada kesempatan tersebut, Arumi juga menyampaikan bahwa selama kunjungannya ke 30 titik di kabupaten/kota di Jawa Timur, bantuan bahan makanan tambahan yang disalurkan rata-rata berkisar antara 300 hingga 350 paket di setiap lokasi.
"Secara keseluruhan, sebanyak 9.750 paket makanan tambahan dibagikan pada tahun ini. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ibu dan keluarga, khususnya yang memiliki balita," pungkas Arumi. (uji/van)
