KEDIRI,BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Kediri akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas persoalan tata kelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto, Kecamatan Badas, menyusul keluhan warga terkait dampak keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut.
Rapat dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026) pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Lantai 3 DPRD Kabupaten Kediri.
Berdasarkan surat undangan resmi tertanggal 10 November 2026 yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Mordi Hantoro, RDPU tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas surat permohonan dari Aliansi Warga Dusun Genukwatu, Desa Sekoto, Kecamatan Badas, tertanggal 2 Maret 2026.
Dalam agenda tersebut, pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kediri akan mempertemukan sejumlah pihak terkait untuk membahas persoalan TPA Sekoto.
Pihak-pihak yang diundang meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri, Camat Badas, Kepala Desa Sekoto, serta perwakilan Aliansi Warga Dusun Genukwatu, Desa Sekoto.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Dr. Totok Minto Leksono, membenarkan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga terdampak yang tinggal di sekitar TPA Sekoto, Kecamatan Badas, tersebut.
"Kelihatannya mengenai dampaknya (keberadaan TPA Badas) dan tentunya juga masalah kompensasi.Tapi kita lihat perkembangan hari Selasa, ucap Totok, melakukan pesan WhatsApp, Minggu (15/11/2026).
Totok berharap pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Melalui forum itu, berbagai persoalan diharapkan dapat dibahas untuk menemukan solusi terbaik terkait tata kelola dan pengolahan TPA Sekoto agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Kediri telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke TPA Sekoto, Kecamatan Badas, pada 9 November 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan warga mengenai kondisi dan dampak operasional tempat pembuangan akhir tersebut.
TPA yang diresmikan pada Oktober 2021 itu kini menghadapi ancaman kelebihan kapasitas (overload) seiring terus meningkatnya volume sampah yang masuk.
Selain persoalan kapasitas, warga juga mengeluhkan bau sampah yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Terlebih, jarak permukiman terdekat dengan gerbang TPA hanya sekitar 150 meter.
Dalam sidak tersebut, sejumlah persoalan lain turut menjadi perhatian, mulai dari pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional alat berat hingga usulan pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak keberadaan TPA Sekoto. (uji/van)










