SIDOARJO,BANGSAONLINE.com – Tokoh hukum H. Edy Rudyanto, S.H., M.H., mendorong pembentukan Dewan Kehormatan Etik Advokat tunggal di tengah sistem organisasi advokat yang kini berkembang dengan banyak wadah (multibar). Langkah tersebut dinilai penting untuk menyatukan standar penegakan kode etik sekaligus menjaga integritas profesi advokat.
Menurut Edy Rudyanto, meskipun organisasi advokat di Indonesia berada dalam sistem multibar, mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik harus tetap menggunakan satu standar (single bar).
Dengan demikian, tidak terjadi perbedaan standar dalam pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik.
Landasan UU Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Secara historis, pengaturan profesi advokat di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Dalam Pasal 28 UU Advokat, semula dirancang konsep wadah tunggal (single bar) bagi organisasi profesi advokat. Organisasi tersebut memiliki kewenangan dalam berbagai aspek, mulai dari pengangkatan advokat, pendidikan khusus profesi advokat, hingga pengawasan dan penegakan kode etik melalui Dewan Kehormatan Organisasi.
Namun, dalam perkembangannya, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di antaranya Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009, memberikan tafsir konstitusional terhadap pengaturan organisasi advokat. Perkembangan tersebut turut membuka ruang bagi penerapan sistem multibar atau keberadaan lebih dari satu organisasi advokat.
Penerapan sistem multibar kemudian memunculkan tantangan baru, terutama terkait pengawasan dan konsistensi penegakan kode etik profesi.
Ketika setiap organisasi advokat memiliki Dewan Kehormatan masing-masing tanpa standar penegakan etik yang berlaku lintas organisasi, potensi ketidaksamaan penerapan sanksi pun terbuka.
Advokat yang dijatuhi sanksi pemberhentian oleh satu organisasi berpotensi bergabung dengan organisasi advokat lain.
Kondisi ini dinilai dapat menjadi celah untuk menghindari konsekuensi pelanggaran kode etik apabila tidak disertai mekanisme pengawasan bersama.
Menanggapi persoalan tersebut, Edy Rudyanto menilai pembentukan Dewan Kehormatan Etik Advokat tunggal merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.
"Baik melalui revisi undang-undang maupun kesepakatan kolektif nasional antar-organisasi," tandas Haji Etar, panggilan karib Edy Rudyanto, dalam keterangan tertulis kepada BangsaOnline.com, Minggu (15/11/2026).
Untuk memastikan lembaga pengawas etik tersebut independen dan memiliki kewibawaan, Haji Etar mengusulkan agar keanggotaannya tidak hanya berasal dari internal organisasi advokat.
Menurut dia, Dewan Kehormatan tunggal perlu dibentuk dengan komposisi lintas sektor yang melibatkan berbagai unsur terkait.
"Dewan kehormatan ini harus terdiri dari unsur yang komprehensif dan independen. Selain perwakilan dari unsur advokat itu sendiri, di dalamnya perlu melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, hakim, jaksa, serta kalangan akademisi dan tokoh masyarakat sipil," tandas mahasiswa doktoral yang kerap melakukan judicial review di Makhamah Konstitusi (MK) ini.
Haji Etar menjelaskan, keterlibatan unsur penegak hukum eksternal, seperti hakim, jaksa, penyidik kepolisian, dan TNI, bersama pemerintah, akademisi, serta masyarakat sipil, diharapkan dapat menciptakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) yang efektif.
Selain itu, keterlibatan kalangan akademisi dan masyarakat sipil dinilai dapat memperkaya perspektif keilmuan serta mendorong penegakan keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan masyarakat pencari keadilan.
Haji Etar yang juga menjabat Ketua DPC Peradi SAI Sidoarjo Raya itu menegaskan, penyatuan sistem penegakan kode etik berbasis kepastian hukum diharapkan dapat menjaga kehormatan profesi advokat. (sta/van)










