GRESIK,BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mendorong Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi dengan kalangan buruh menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2027.
Hal tersebut disampaikan Bupati Yani saat menghadiri silaturahmi dan diskusi bersama para ketua DPC serikat pekerja/serikat buruh yang digelar Disnaker di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan yang dihadiri perwakilan serikat pekerja yang tergabung dalam Sekretariat Bersama tersebut menjadi wadah komunikasi untuk membahas perkembangan agenda pengupahan tahun 2027.
Dalam kesempatan itu, para perwakilan serikat buruh juga menyampaikan rencana keberangkatan untuk mengikuti rapat pleno di Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Rabu hingga Kamis (18–19/11/2026).
Pembahasan UMK 2027 mencakup sejumlah komponen perhitungan, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu (alpha), hingga estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
Bupati Yani menegaskan, koordinasi antarpihak menjadi faktor penting untuk memastikan proses perumusan rekomendasi pengupahan berjalan optimal.
Karena itu, diperlukan tahapan dan jadwal pembahasan yang jelas agar seluruh proses berlangsung sistematis.
"Penting bagi kita untuk menyusun timeline perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya timeline yang jelas, setiap tahapan pembahasan bisa berjalan lebih terarah dan terkoordinasi," ujarnya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya memetakan karakteristik dunia usaha di Kabupaten Gresik. Pemetaan tersebut mencakup perusahaan berskala besar hingga perusahaan nasional yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Menurutnya, potensi ekonomi dan realisasi investasi perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengupahan.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memperhatikan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan serta keberlanjutan dunia usaha.
"Kita perlu memetakan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Yani turut menyampaikan bahwa Pemkab Gresik telah menerima surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026. Surat tersebut berisi arahan koordinasi dan sinkronisasi dalam penetapan upah minimum tahun 2027.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Gresik terus memperkuat komunikasi dengan seluruh pihak terkait. Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari BPS juga menjadi salah satu acuan penting dalam pembahasan agar rekomendasi pengupahan sesuai dengan kondisi riil pekerja dan dunia usaha.
"Menindaklanjuti arahan tersebut, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Perhitungan tahun ini juga memperhatikan data Kebutuhan Hidup Layak dari BPS agar rekomendasi pengupahan dapat mempertimbangkan kondisi pekerja maupun dunia usaha di Kabupaten Gresik," tandasnya.
Proses penetapan UMK Gresik 2027 selanjutnya akan mengedepankan dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, unsur serikat pekerja atau serikat buruh, serta kalangan pengusaha.
Melalui komunikasi dan pembahasan bersama, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan pengupahan yang berimbang, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas usaha.
Sesuai jadwal, Gubernur Jawa Timur paling lambat menetapkan UMK 2027 pada 25 November 2026. Pemkab Gresik berharap seluruh rangkaian pembahasan dan penyusunan rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu.
Dengan demikian, kebijakan pengupahan yang dihasilkan diharapkan berkeadilan, mampu mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja, serta menjaga kondusivitas hubungan industrial dan iklim investasi di Kabupaten Gresik. (hud/van)










