JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) secara tegas menolak wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma’rufah, menyebut pemindahan satwa endemik yang populasinya sangat terancam punah tersebut justru berpotensi menciptakan ancaman baru bagi keberlangsungan badak Jawa.
Menurutnya, kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak dapat serta-merta dijadikan pembenaran untuk memindahkan badak Jawa dari habitat aslinya. Terlebih, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa habitat badak Jawa di Ujung Kulon sudah tidak layak untuk mendukung keberlangsungan hidup populasinya.
Di tengah wacana tersebut, lanjut Umi Ma’rufah, Walhi justru melihat adanya sejumlah indikasi yang perlu ditelusuri terkait kepentingan ekspansi pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Ia mempertanyakan kewenangan dan dasar pertimbangan Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim Djojohadikusumo, dalam mengusulkan kebijakan pemindahan satwa yang menyangkut masa depan spesies langka dan dilindungi tersebut.
“Hashim ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa,” kata Umi Ma’rufah, dikutip Rabu (18/11/2026).
“Keputusan sebesar ini harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab, dengan berlandaskan kajian ilmiah dan proses pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel. Apalagi, Hashim juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan,” imbuhnya.
Menurut Umi, publik berhak mempertanyakan sejauh mana kewenangan dan kepentingan di balik berbagai jabatan Hashim, jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan justru membuat seseorang merasa dapat menentukan kebijakan tanpa melalui mekanisme yang semestinya.
Secara regulasi, lanjut Umi, evakuasi dan translokasi satwa memang telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa. Namun, keberadaan regulasi tersebut bukan berarti pemindahan satwa dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan ekologis yang matang.
Translokasi hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat kondisi yang benar-benar mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup populasi satwa, seperti kerusakan habitat yang berat, bencana yang menyebabkan habitat tidak lagi layak dihuni, atau ancaman serius lainnya yang tidak dapat diatasi melalui upaya perlindungan di habitat asal.
Selain itu, pelaksanaannya juga harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, mencakup kesesuaian karakteristik habitat baru, ketersediaan pakan, kondisi ekologis, daya dukung lingkungan, potensi adaptasi satwa, hingga risiko terhadap spesies yang telah lebih dahulu menghuni kawasan tujuan.
Selain itu, diperlukan pemantauan jangka panjang untuk memastikan satwa yang dipindahkan mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam konteks rencana pemindahan badak Jawa ke TN Alas Purwo, misalnya, perlu dikaji secara mendalam apakah badak Jawa dapat hidup berdampingan dengan spesies yang telah menghuni kawasan tersebut, seperti banteng Jawa dan macan tutul Jawa.
“Sebaliknya, perlu dipastikan pula bahwa kehadiran badak Jawa tidak menimbulkan tekanan ekologis, mengganggu keseimbangan ekosistem, atau mengancam keberlangsungan hidup spesies lain di Alas Purwo. Baik badak Jawa, maupun spesies lain memiliki hak atas lingkungan dan habitatnya sendiri atau hak alam. Dengan demikian, translokasi tidak boleh justru memindahkan persoalan dari satu kawasan ke kawasan lain atau menciptakan ancaman ekologis baru,” tuturnya.
Dia menceritakan pengalaman pemindahan badak Jawa bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal tiga hari setelah dipindahkan. Meskipun pemindahannya masih berada di dalam kawasan Ujung Kulon, seharusnya menjadi pelajaran penting. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa translokasi badak Jawa bukan perkara sederhana dan memiliki risiko serius terhadap keselamatan satwa.
“Apalagi jika dipindahkan ke kawasan yang memiliki karakteristik ekologis berbeda seperti di Alas Purwo. Kita tidak boleh menjadikan badak Jawa sebagai objek eksperimen kebijakan. Dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies ini. Karena itu, pemindahan tidak boleh dilakukan tanpa bukti ilmiah yang kuat bahwa langkah tersebut benar-benar diperlukan dan merupakan pilihan terbaik untuk menjamin keberlangsungan populasinya,” tegas Umi.
Walhi menegaskan bahwa potensi bencana alam tidak dapat dijadikan alasan tunggal untuk memindahkan badak Jawa dari habitat alaminya. Pemerintah harus terlebih dahulu menyampaikan kajian risiko bencana yang komprehensif, termasuk probabilitas, tingkat ancaman, dampak terhadap habitat dan populasi badak, serta skenario mitigasi yang dapat dilakukan. Pemerintah juga harus menjelaskan mengapa upaya perlindungan dan mitigasi di habitat asal tidak lagi memungkinkan.
Badak Jawa telah lama hidup di Ujung Kulon dan menghadapi berbagai dinamika alam. Oleh karena itu, prioritas pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan habitat, sistem pemantauan populasi, kesiapsiagaan bencana, serta mitigasi risiko ekologis, bukan terburu-buru memindahkan satwa dari habitat alaminya. (msn)









