BANGSAONLINE.com - Obligasi daerah dinilai dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperluas kapasitas investasi pemerintah daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, pemanfaatannya harus diarahkan untuk menghasilkan investasi produktif yang memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, dalam diskusi panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal: Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut dia, tantangan pembangunan daerah saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), tetapi juga meningkatnya kebutuhan investasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik.
“Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, dan berbagai fasilitas pelayanan masyarakat terus meningkat. Sementara itu, kemampuan APBD memiliki keterbatasan untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut.
Karena itu, Agus menilai pemerintah daerah perlu melakukan diversifikasi sumber pembiayaan jangka panjang guna mempercepat realisasi proyek pembangunan tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan fiskal.
Ia menjelaskan, penerbitan obligasi daerah telah memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024.
Kendati demikian, implementasi obligasi daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesiapan proyek, kapasitas fiskal pemerintah daerah, kesinambungan pembayaran kewajiban, hingga tingkat kepercayaan investor.
Agus menegaskan, obligasi daerah tidak boleh hanya dijadikan instrumen untuk menutup kekurangan anggaran akibat penyesuaian TKD, melainkan harus mampu memperbesar kapasitas investasi pembangunan.
“Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah,” paparnya.
Ia mencontohkan, apabila kapasitas investasi daerah sebelumnya berada pada angka 100, maka penerbitan obligasi semestinya mampu meningkatkan kapasitas tersebut menjadi 120 atau 130, bukan sekadar menggantikan kekurangan anggaran yang ada.
Agus juga menekankan pentingnya pemerintah daerah menyiapkan proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial. Proyek-proyek seperti penyediaan air minum, infrastruktur transportasi, maupun fasilitas pelayanan kesehatan dinilai memiliki potensi untuk dibiayai melalui obligasi daerah karena dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan sumber pendapatan.
“Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya,” katanya.
Selain membahas obligasi daerah, ia juga menawarkan alternatif pembiayaan pembangunan melalui skema kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Agus menyebut, kekuatan kolektif BPD di Indonesia dapat menjadi sumber pembiayaan yang potensial untuk mendukung pembangunan infrastruktur produktif di berbagai daerah.
Ia menyatakan, jaringan BPD memiliki kapasitas yang cukup besar untuk berkolaborasi dalam mendukung kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur yang membutuhkan investasi besar.
“Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD,” ungkapnya.
Melalui mekanisme sindikasi, sejumlah BPD dapat bekerja sama membiayai proyek infrastruktur dengan membagi risiko dan porsi pembiayaan sesuai kapasitas masing-masing bank. Skema tersebut dinilai dapat memperluas kemampuan pembiayaan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan.
“Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent,” ucap Agus.
Sebagai Ketua Umum Asbanda, Agus juga mendorong penguatan kolaborasi antar-BPD untuk mendukung pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM, dunia usaha, dan infrastruktur yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Asbanda dapat menjadi jembatan kolaborasi antar-BPD untuk mengembangkan pembiayaan infrastruktur daerah yang lebih terintegrasi. Kita dapat memulainya dari identifikasi proyek-proyek yang kredibel dan memiliki kelayakan pembiayaan yang jelas,” ujarnya.
Ditekankan pula bahwa setiap keputusan pembiayaan tetap menjadi kewenangan masing-masing BPD dan harus memenuhi seluruh aspek regulasi, tata kelola, serta manajemen risiko yang berlaku.
Agus menjelaskan, obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD merupakan instrumen yang saling melengkapi dalam memperluas sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Keduanya perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat pertumbuhan daerah secara berkelanjutan.
“Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya,” urai Agus. (rom)









