GRESIK,BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menyosialisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026-2046 sebagai pedoman pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.
Sosialisasi digelar di Aula Mandala Bhakti Praja, Kantor Pemkab Gresik, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur legislatif, pemerintah, dan kalangan perencana.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka kegiatan menjelaskan bahwa Kabupaten Gresik memiliki posisi strategis sebagai kawasan penyangga metropolitan Gerbangkertosusila sekaligus salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Keberadaan kawasan industri, pelabuhan, jalan nasional, jalan tol, hingga rencana pembangunan jaringan kereta api menjadi potensi besar dalam pengembangan wilayah Gresik.
Menurutnya, arah pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada sektor industri dan ekonomi.
Potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, budaya, serta wisata religi juga harus dijaga dan dikembangkan secara berimbang.
"Pembangunan Gresik tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan sektor industri dan ekonomi. Kita juga memiliki potensi pertanian, perikanan, ekosistem mangrove, serta kekayaan budaya dan wisata religi yang harus dijaga dan dikembangkan secara berimbang," ujar Wabup.
Wabup menyebut tantangan pembangunan semakin kompleks, mulai dari pengendalian banjir, alih fungsi lahan, hingga perlindungan kawasan lindung.
"Kebutuhan infrastruktur yang terintegrasi dan merata juga menjadi perhatian dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, RTRW dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan terencana serta menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan,," katanya.
RTRW tersebut mengusung tujuan mewujudkan Gresik sebagai pusat pertumbuhan berbasis budaya, industri, dan agribisnis berdaya saing global.
Pengembangan wilayah juga diarahkan agar tetap berwawasan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dari total luas wilayah perencanaan sekitar 126.891,31 hektare, sebanyak 91,83 persen diarahkan sebagai kawasan budidaya.
Sementara itu, 8,17 persen lainnya ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
"RTRW turut memuat rencana struktur dan pola ruang, kawasan strategis, pengendalian pemanfaatan ruang, serta peran masyarakat. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga menjadi perhatian dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Gresik," tuturnya.
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ditetapkan seluas 38.673,07 hektare, meliputi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).
Rinciannya, LP2B seluas 34.061,99 hektare dan LCP2B seluas 4.611,08 hektare. Penetapan tersebut mendukung ketahanan pangan sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.
Wabup menegaskan, RTRW harus menjadi acuan nyata dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, investasi, dan pemanfaatan ruang.
"RTRW tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan yang digunakan sebagai persyaratan administratif semata. Namun, RTRW harus menjadi acuan nyata dalam setiap proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan investasi, dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Gresik," tegas wabup.
Selain itu, Wabup meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan.
Pengendalian pemanfaatan ruang juga harus dilakukan secara konsisten, dengan memperhatikan kawasan lindung, pertanian, mitigasi bencana, dan kepentingan masyarakat. (hud/van)









