DPRD Kabupaten Malang Rancang Satgas Perlindungan Guru dan Tata Kelola Sekolah

⏱ 3 menit bacaUkuran font:

MALANG, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Malang tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru, dan Tata Kelola Sekolah sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya.

Regulasi itu disiapkan untuk melindungi guru sekaligus mengatur mekanisme penyelesaian konflik antara tenaga pendidik dan wali murid agar persoalan di lingkungan pendidikan tidak selalu berujung pada proses hukum pidana.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perlindungan Guru, Zia Ulhaq, mengatakan pembahasan regulasi dimaksud masih berlangsung dan ditargetkan selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan.

“Sekitar satu sampai dua bulan lagi Perda tersebut diharapkan sudah bisa disahkan. Saat ini masih kami susun dan matangkan,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Menurut dia, perlindungan terhadap guru menjadi kebutuhan penting di tengah dinamika dunia pendidikan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya kasus ketika tindakan pembinaan dan pendisiplinan siswa oleh guru berujung pada laporan kepada aparat penegak hukum.

Melalui aturan ini, DPRD Kabupaten Malang ingin memastikan guru dapat menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan secara profesional tanpa rasa khawatir terhadap potensi kriminalisasi selama tindakan yang dilakukan masih sesuai koridor pendidikan.

Dalam proses penyusunannya, Komisi IV DPRD Kabupaten Malang telah melakukan studi banding ke Kabupaten Tangerang yang lebih dulu memiliki Perda Perlindungan Guru. Namun, regulasi yang disiapkan di Kabupaten Malang akan memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup aspek tata kelola sekolah.

“Di Kabupaten Tangerang hanya Perda Perlindungan Guru. Sedangkan di Kabupaten Malang kami tambahkan dengan Tata Kelola Sekolah,” kata Zia.

Raperda tersebut dirancang berlaku bagi seluruh tenaga pendidik, baik yang bertugas di sekolah negeri, sekolah swasta, maupun lembaga pendidikan di lingkungan pondok pesantren.

Salah satu poin yang tengah dibahas adalah pembentukan satuan tugas (Satgas) yang berfungsi sebagai wadah pengaduan dan mediasi apabila terjadi persoalan antara guru dan wali murid.

Keberadaan satgas ini diharapkan dapat menjadi jalur penyelesaian awal sebelum suatu persoalan berkembang menjadi proses hukum.

“Misalnya, ketika guru menjewer siswa sebagai bagian dari pembinaan dan tidak sampai menimbulkan luka atau trauma berlebih, tidak harus langsung dilaporkan ke APH. Persoalan seperti itu bisa dimediasi melalui Satgas,” ucap Zia.

Kendati demikian, dewan menegaskan bahwa regulasi itu bukan untuk membenarkan tindakan kekerasan ataupun pelanggaran yang dilakukan tenaga pendidik. Perlindungan terhadap guru tetap harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak peserta didik.

Zia menekankan, kasus pelanggaran berat seperti tindak asusila maupun pelecehan terhadap siswa tetap harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi.

“Kalau guru melakukan tindak asusila atau pelecehan terhadap murid, itu tidak bisa ditoleransi. Satgas harus mengarahkan agar dilaporkan kepada APH,” tuturnya.

Sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, rancangan tersebut akan terlebih dahulu diajukan kepada Pemprov Jatim untuk menjalani proses fasilitasi dan penelaahan sesuai ketentuan yang berlaku.

DPRD Kabupaten Malang berharap regulasi tersebut mampu menciptakan keseimbangan perlindungan bagi guru dan siswa, sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan aman, profesional, dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi peserta didik. (dad/mar)