SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengajak para pengusaha sound system dan sound karnaval di Jawa Timur mengutamakan keselamatan, keamanan, serta ketertiban masyarakat dalam setiap penyelenggaraan hiburan.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system dan sound karnaval se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/2026). Kegiatan itu juga dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan perwakilan Bakesbangpol Jatim.
Kapolda Jatim mengatakan, FGD tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi para pengusaha sekaligus membangun komitmen bersama. Dengan demikian, kegiatan hiburan masyarakat dapat berlangsung aman dan tertib tanpa mengabaikan nilai sosial maupun keagamaan.
"Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound system. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat," ujar Irjen Pol Dekananto.
Menurut Kapolda, terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian bersama.
Di antaranya keselamatan peserta dan penonton, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, kepatuhan terhadap norma kesusilaan, perlindungan fasilitas umum, serta pengaturan waktu dan lokasi kegiatan.
Kapolda Jatim juga mengingatkan agar penyelenggaraan hiburan tetap memperhatikan lingkungan sekitar, terutama tempat ibadah, pondok pesantren, fasilitas pendidikan, dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
"Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Irjen Pol Dekananto mendorong para pengusaha sound system membangun kesepakatan bersama dengan penyelenggara kegiatan. Salah satunya dengan mencantumkan ketentuan mengenai keselamatan dan ketertiban dalam perjanjian kerja atau kontrak penyewaan.
Para pengusaha juga diharapkan berperan aktif mencegah pelanggaran.
Mereka diminta mengambil langkah penghentian operasional apabila ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Hasil pembahasan dalam FGD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyelarasan dengan ketentuan dan surat edaran bersama yang telah diterbitkan pada 2025.
Sementara itu, mengenai kemungkinan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah (perda), Kapolda menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui dialog tersebut, Polda Jatim berharap terbangun kesadaran dan tanggung jawab bersama antara pengusaha sound system, penyelenggara kegiatan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.
"Hiburan masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,"pungkasnya. (rus/van)









