SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Tawaran gaji hingga puluhan juta rupiah per bulan dan bonus ratusan juta rupiah diduga menjadi modus jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk merekrut warga negara Indonesia bekerja di luar negeri, termasuk menjadi tentara di Rusia.
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jawa Timur bersama jajaran polres mengungkap 21 perkara dugaan TPPO dengan total 29 tersangka melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).
Dari jumlah tersebut, sebanyak delapan perkara ditangani langsung oleh Polda Jatim dengan 14 tersangka. Pengungkapan ini merupakan hasil sinergi kepolisian dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, BP3MI, Lanudal, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam melakukan penindakan, pencegahan, dan pemberantasan TPPO, khususnya yang menyasar calon pekerja migran Indonesia (PMI).
“Ini merupakan wujud komitmen Polda Jawa Timur sekaligus sinergitas dengan instansi terkait dalam upaya penindakan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Ganis.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah dugaan TPPO dengan modus penawaran pekerjaan sebagai tentara di Rusia.
Dalam perkara ini, polisi mengidentifikasi dua korban berinisial JS, warga Kabupaten Bogor, dan AS, warga Kota Padang, Sumatera Barat.
Keduanya diduga direkrut dengan iming-iming gaji sebesar 3.000 dolar AS atau setara Rp54 juta per bulan. Mereka juga dijanjikan bonus sebesar 30.000 dolar AS atau sekitar Rp540 juta apabila telah berada di Rusia.
Polisi telah menetapkan seorang tersangka berinisial IS, warga Sukabumi. Namun, tersangka tersebut saat ini masih dalam pengejaran petugas.
Ganis menjelaskan, pengungkapan perkara tersebut bermula dari koordinasi Lanudal dan Imigrasi yang mendeteksi keberangkatan kedua korban. Keduanya sebelumnya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, tetapi mengalami penolakan hingga akhirnya dibawa ke Bandara Internasional Juanda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, kedua korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki latar belakang militer. JS diketahui bekerja sebagai petugas keamanan yang telah habis masa kontraknya, sedangkan korban lainnya bekerja sebagai pengemudi mobil boks.
Selain perkara tersebut, Ditres PPA-PPO Polda Jatim juga menangani laporan dugaan TPPO terkait seorang warga Indonesia yang telah berada di Rusia. Laporan tersebut disampaikan anak korban setelah memperoleh informasi bahwa ayahnya diduga menjadi tawanan perang di negara tersebut.
Ganis mengatakan, pihaknya masih mendalami perkara itu, termasuk memastikan apakah korban benar-benar menjadi korban perdagangan orang atau berangkat atas kehendak sendiri.
“Tersangkanya sudah dilakukan penahanan oleh Bareskrim Polri. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan berkoordinasi dan seizin Bareskrim untuk mendalami perkara tersebut serta kemungkinan adanya tersangka lain,” jelasnya.
Terkait kondisi korban yang berada di Rusia, pejabat Ditres PPA-PPO Polda Jatim menegaskan bahwa penyidik masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui proses perekrutan dan kondisi sebenarnya yang dialami korban.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto mengingatkan masyarakat mengenai konsekuensi hukum bagi warga negara Indonesia yang bergabung dengan tentara asing tanpa izin Presiden.
Menurut Agus, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan, seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraan Indonesia apabila secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden.
“Perlu disampaikan kepada masyarakat, kalau menjadi tentara asing di mana pun tanpa izin Bapak Presiden, otomatis akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Itu yang dibunyikan secara jelas di dalam undang-undang kewarganegaraan,” ungkap Agus.
Namun, apabila terdapat dugaan penipuan, misalnya korban awalnya dijanjikan pekerjaan sipil tetapi kemudian direkrut menjadi tentara, perkara tersebut perlu didalami melalui proses penyidikan.
Agus menjelaskan, pengawasan keberangkatan penumpang ke luar negeri terus diperketat, termasuk melalui pemeriksaan profil calon penumpang yang dinilai mencurigakan.
Menurutnya, tidak terdapat penerbangan langsung dari Bandara Juanda menuju Rusia. Karena itu, petugas meningkatkan pengawasan terhadap penumpang yang hendak bepergian ke luar negeri melalui jalur transit.
“Dua orang ini kami profiling karena terlihat sedikit ragu, bimbang, dan kebingungan. Setelah dilakukan pendalaman melalui pendekatan petugas, akhirnya ada pengakuan bahwa yang bersangkutan akan berangkat ke Rusia,” kata Agus.

Ia menegaskan, kolaborasi antara Imigrasi, kepolisian, dan unsur TNI akan terus diperkuat untuk mencegah warga negara Indonesia menjadi korban TPPO maupun perekrutan tentara asing secara ilegal.
Selain modus perekrutan tentara Rusia, Polda Jatim juga mengungkap sejumlah perkara lain dengan modus penawaran pekerjaan di berbagai negara.
Salah satunya adalah dugaan TPPO dengan tujuan Armenia yang menyasar 15 warga. Dari jumlah tersebut, delapan orang telah melapor, sedangkan tujuh lainnya masih dalam proses identifikasi.
Para korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji 1.000 dolar AS per bulan. Namun, mereka diminta membayar biaya keberangkatan sebesar Rp75 juta per orang. Sebagian korban yang tidak memiliki uang bahkan diduga terpaksa menjaminkan sertifikat untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi.
Dalam perkara ini, polisi mengidentifikasi tiga orang yang diduga terlibat, yakni P yang masih berstatus daftar pencarian orang (DPO), T warga Tegal, dan KA. Ketiganya diduga memiliki peran dalam perekrutan, pengurusan dokumen perjalanan, pengaturan keberangkatan, hingga penerimaan uang dari korban.
Perkara berikutnya adalah dugaan TPPO dengan modus penawaran pekerjaan di Jepang yang menyasar empat korban asal Jawa Tengah dan Jawa Barat. Para korban dijanjikan pekerjaan di pabrik pengepakan buah dengan gaji sekitar Rp22 juta per bulan melalui promosi di media sosial TikTok.
Polisi mengamankan tiga tersangka berinisial AS (34), warga Bekasi, MVS (22), warga Gunungkidul, dan AM (40), warga Bandung Barat.
Tersangka AS diduga menggunakan akun TikTok bernama “Masiku Tour Guide Masiku” untuk mempromosikan pekerjaan tersebut. Dari empat korban, tersangka menerima pembayaran dengan nominal bervariasi, mulai Rp40 juta hingga Rp75 juta.
Bahkan, para korban dijanjikan akan dibuatkan KTP sementara sebagai warga negara Jepang setelah tiba di negara tujuan.
Kasus lainnya adalah dugaan TPPO dengan modus penawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Singapura. Korbannya merupakan seorang perempuan berinisial IN, sedangkan tersangka berinisial RJ juga seorang perempuan yang sebelumnya pernah bekerja di Singapura.
Tersangka diduga membuka lembaga pelatihan kerja (LPK) setelah kembali ke Indonesia. Lembaga tersebut digunakan untuk menampung sekaligus merekrut calon pekerja migran dengan iming-iming gaji besar di Singapura.
Polda Jatim juga mengungkap dugaan TPPO dengan tujuan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Korban dalam perkara ini merupakan perempuan berinisial MD (45), warga Jember.
Polisi mengamankan tersangka AS (46) yang diduga bertugas mencari calon pekerja migran untuk diberangkatkan ke Arab Saudi dengan iming-iming gaji Rp10 juta per bulan. Tersangka disebut memperoleh keuntungan sebesar Rp1 juta untuk setiap orang yang direkrutnya.
Kombes Pol Ganis Setyaningrum menegaskan, penyidik masih mengembangkan sejumlah perkara tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan perekrut lain, termasuk pihak yang berperan dalam proses pemberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.
Para tersangka dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta ketentuan KUHP sesuai perkara masing-masing.
Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas perusahaan penyalur, kejelasan kontrak kerja, serta prosedur keberangkatan.
"Masyarakat juga diminta segera melapor kepada kepolisian atau instansi terkait apabila menemukan indikasi perekrutan pekerja migran secara ilegal maupun dugaan perdagangan orang," pungkasnya. (rus/van)










