Dapat Pinjaman Dana Rp 1 Triliun untuk Proyek JLS, Pemkab segera Lanjutkan Pembebasan Lahan

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Dalam pengerjaan proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) yang tak kunjung usai ini, ada angin segar datang dari Islamic Development Bank (IDB). IDB kabarnya akan mengucurkan pinjaman dana sebesar Rp 1 triliun untuk pengerjaan proyek JLS.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi, pihaknya mendapat informasi ini dari Kepala Dinas PU Bina Marga Jawa Timur Supaad. Namun Ayub mengatakan belum mengetahui secara pasti jumlah pinjaman dari IDB untuk proyek JLS.

"Untuk jumlah saya belum tau pasti, namun diperkirakan kurang lebih akan mendapat pinjaman 1 Triliun," kata Ayub.

Ayub menambahkan, jika jumlah di atas bukan hanya untuk Jalur Lintas Selatan (JLS) di Jember saja, namun mulai dari lumajang sampai Banyuwangi. Yang artinya, dana tersebut akan di gunakan untuk seluruh proyek JLS.

"Perlu digaris bawahi, dana tersebut untuk semua proyek bukan hanya Jember saja. Untuk dana yang akan digunakan Jember saja, nanti DPRD akan membahas kembali dengan Dinas terkait," jelasnya.

Selain itu lanjut Ayub, agar dana tersebut bisa segera ditindaklanjuti, DPRD Jember akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, seperti Bappekab, Dinas PU Bina Marga, dan sejumlah SKPD yang lain.

Ayub menjelaskan, dari data yang dimilikinya ada beberapa titik lahan, yang masih belum bisa dibebaskan. Seperti di daerah Paseban Kencong dan di wilayah perbatasan Silo.

"Saat ini kita hanya terhambat masalah pembebasan lahan saja. Jika itu sudah clear saya yakin JLS akan segera bisa dikerjakan kembali," kata Ketua Ansor Jember ini.

Baca Juga: Menteri PPPA Bahas Stunting di Jember

Sementara Kepala DPU Bina Marga Rasyid Zakaria membenarkan memang saat ini ada ada beberapa titik lahan yang belum dibebaskan, di antaranya tanah warga di Sumberrejo-Sidodadi-Sanenrejo.

"Ada bebeapa titik jika di total ada 21 kilometer. Di situ ada tanah milik warga dan juga perhutani. Untuk itu saya meminta ke dewan membantu proses ini," jelasnya.

Rasyid menambahkan, pihaknya dan anggota dewan akan segara melakukan komunikasi dengan pihak perhutani agar proses pembebasan segera bisa dilakukan. (jbr1/yud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News