Simposium Nasional Tragedi 65 Ditolak Berbagai Elemen, Dianggap Sarat Kepentingan Antek PKI

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Agenda Simposium Nasional yang mengangkat tragedi 65 yang difasilitasi Pemerintah 18-19 April 2016 esok di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat rupanya mendapat penolakan keras dari elemen di Ibu Kota. Acara itu sendiri sedianya bertujuan mempertemukan para pelaku dan korban tragedi 65.

Front Pancasila serta beberapa ormas menolak Simposium Nasional tersebut karena dinilai bertentangan dengan pancasila, UUD 1945, TAP MPRS No XXV/MPRS Tahun 1966 tentang Larangan Partai Komunis Indonesia.

Juru bicara Front Pancasila, Alfian Tanjung menyebutkan, simposium ini sama saja menghidupkan kembali PKI di bumi pertiwi. Dengan ormas lainnya pihaknya akan melakukan berbagai cara untuk menggagalkan simposium tersebut.

"Akan diadakan aksi di dekat Tugu Tani untuk menggagalkan acara simposium karena bertentangan dengan UUD yang berlaku," ujarnya dalam konferensi persnya di Graha 66 Jakarta Pusat, Sabtu (16/4).

Sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila dan Kepolisian membubarkan persiapan simposium nasional di Bogor, Kamis (14/4). Puluhan orang yang tergabung Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP) dievakuasi di Kantor LBH, Jakarta. Mereka bahkan ngoceh di media dengan menyebut aksi pembubaran yang dilakukan Pemuda Pancasila dan FPI merupakan intoleransi.

Terpisah Agus Widjojo, Ketua Panitia Pengarah Simposium, mengatakan panitia akan menghadirkan tokoh dari pihak-pihak yang terlibat, seperti Tentara Nasional Indonesia dan mantan anggota Partai Komunis Indonesia yang pernah menjadi narapidana politik.

Simposium ini sendiri dimotori oleh Ketua Wantimpres Sidarto Danusubroto. Mantan polisi dan politisi PDI Perjuangan ini juga merangkul Nani Nurachman yang juga putri dari almarhum Mayjen Anumerta Sutojo yang terbunuh dalam tragedi 1965. Nani Nurahman bakal menjadi salah satu anggota panitia pengarah.

Lalu apa tujuan dari acara tersebut? Secara tertulis dalam Tor panitia simposium, ada tiga tujuan yang akan dilakukan dalam Simposium. Yakni, menempatkan tragedi 1965 secara jujur dan proporsional dalam kesejarahan bangsa Indonesia dengan melacak arti dan menimbang implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa. Membahas secara reflektif makna dan tatanan kebangsaan yang baru, berlandaskan pembelajaran atas peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu, khususnya tragedi 1965. Dan Menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran berat hak asasi manusia dalam tragedi kemanusiaan 1965 (konsep pemulihan korban, rehabilitasi korban, dan lainnya).

Agus menambahkan meskipun Simposium ditolak oleh elemen yang ada di Ibu Kota, pihaknya tetap akan melaksanakan agenda tersebut. Dengan harapan bahwa simposium diadakan bukan untuk mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi mencari tahu akar permasalahan mengapa sesama anak bangsa Indonesia saling bertikai.

Rupanya tak hanya Front Pancasila yang menolak agenda tersebut, aktivis kawakan Sri Bintang Pamungkas juga berencana akan bergabung dengan massa untuk melakukan aksi penolakan simposium tersebut. Pasalnya, kata Sri Bintang, agenda tersebut jelas sarat kepentingan antek-antek PKI.

"Jelas itu agenda yang sarat kepentingan agar nanti rekomendasinya Pemerintah yang bersalah sehingga nantinya didesak minta maaf, jelas salah. Kalau PKI mengaku korban lantas jendral-jendral yang dibunuh sebagai pahlawan revolusi itu siapa?, Pelaku ?," tegas Sri Bintang, Sabtu (16/4) siang.