Pemkab Gresik Targetkan Angka Kemiskinan Turun 10 Persen, Siapkan Kartu Sehat dan Pintar

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pemkab Gresik menggelar lokakarya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), di ruang Graita Eka Praja kantor Pemkab Gresik, Rabu (1/6).

Wabup Gresik, Moh. Qosim saat membuka acara tersebut meminta agar para peseserta lokakarya dapat mencermati apa yang harus dilakukan untuk mengatasi adanya angka kemiskinan di Kabupaten Gresik.

“Saya ingin mengajak saudara untuk menjadikan kegiatan ini sebagai penyadaran terhadap diri kita. Karena ini semua adalah tugas yang sudah melekat pada diri kita,” ujar Wabup.

Dia menjelaskan, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Gresik dibandingkan dengan daerah lain masih relatif rendah. Angka ini diharapkan semakin hari semakin menurun. Untuk itu, kata Qosim, pemerintah akan selalu berupaya untuk mengentas kemiskinan sehingga dapat menekan angka kemiskinan secara signifikan.

“Pada tahun 2006, angka kemiskinan di Gresik masih terbilang tinggi yakni 25,36 persen. Dari 1.200.000 penduduk di Gresik, terdapat 300.000 warga miskin. Namun saat ini dapat ditekan oleh pemerintah menjadi 13,43 persen, yakni hanya 171.000 warga miskin. Kami akan tetap berupaya menekan hingga kesejahteraan masyarakat Gresik dapat meningkat. Namun semua itu membutuhkan kerjasama dari banyak pihak,” jelasnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Pemkab Gresik, Ir. Tugas husni Syarwanto mengatakan, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik.

“Target kami dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 10 persen. Kami sudah rencanakan Kartu Sehat dan Kartu Pintar untuk pengentasan kemiskinan dan sudah kami koordinasikan dengan SKPD terkait. Untuk kartu sehat, semua konsep dan anggaran sudah siap, namun untuk Kartu Pintar, masih dalam proses,” katanya.

Dia menyatakan, bahwa maksud dari lokakarya tersebut adalah untuk meningkatkan dan menguatkan kinerja TKPK Kabupaten dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan.

“Tujuannya untuk memperoleh pemahaman dan persamaan persepsi tentang program penaggulangan kemiskinan sehingga menjadi lebih terarah dan fokus,” pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News