Anggota DPR RI Datangi Pembangunan Pagar Tembok Pelabuhan Jangkar yang Ditolak Warga

Anggota DPR RI Datangi Pembangunan Pagar Tembok Pelabuhan Jangkar yang Ditolak Warga Nasim Khan, anggota DPR RI saat melakukan sidak ke lokasi pembangunan tembok pelabuhan jangkar yang ditolak warga.

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Keresahan puluhan warga pesisir pelabuhan tradisional yang menolak pembangunan pagar tembok oleh pihak syahbandar mendapatkan perhatian anggota Komisi IV DPR RI .

Legislator dari dapil III Jatim yang meliputi Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi ini datang langsung ke lokasi pembangunan pagar dan melakukan dialog langsung dengan warga pesisir guna menjembatani permasalahan yang terjadi, kemarin (8/11)

Baca Juga: LPBHNU Situbondo Dampingi Tokoh Masyarakat di Desa Sumberanyar soal Kasus Tambang

“Saya bertanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk turut menyelesaikan permasalahan ini, apalagi ini merupakan Dapil saya yang mengantarkan saya menjadi DPR RI,” kata

Bang Nasim (panggilan akrab nya. Red) sangat menyesalkan ketidakhadiran pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini, padahal pembangunan pagar sudah mencapai tinggi 2 meter lebih. Namun tetap ditolak oleh warga. Ia menuding Pemerintah Daerah tidak peka dan tidak peduli terhadap permasalahan rakyatnya.

“Saya kecewa dengan Pemerintah Daerah, mengapa masalah ini tidak diselesaikan. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah tidak perduli dengan permasalahan rakyatnya,” tukasnya

Baca Juga: Cegah Persaingan Tidak Sehat, Nasim Khan Gandeng KPPU Gelar Sosialisasi Kemitraan UMKM di Situbondo

Ia melanjutkan, seharusnya Syahbandar juga tidak semena-mena membangun pagar tembok, apalagi membangun tepat di depan rumah warga pesisir yang menyebabkan pemilik rumah kesulitan untuk keluar rumah, bahkan kendaraan bermotor tidak bisa keluar jika pagar ini benar-benar selesai dibangun.

“Memang kita harus mengikuti aturan yang berlaku, akan tetapi, aturan itu tidak boleh menganggu stabilitas dan keamanan masyarakat dan juga tidak mengganggu fasilitas dan kehidupan kesejahteraan masyarakat, kalau pagar dibangun di depan pintu rumah warga, apa itu tidak mengganggu?”, katanya disertai sorak gembira warga pesisir.

Dalam waktu dekat anggota DPR RI asal Situbondo yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Situbondo untuk menyelesaikan permasalahan warga pesisir di Desa Jangkar. Menurutnya, jika masalah ini tidak segera diselesaikan akan menjadi masalah yang lebih besar dan tentunya akan mengganggu keberlangsungan hidup warga pesisir.

Baca Juga: Nasim Khan Bagikan Ribuan Paket Vitamin Bagi Warga Kurang Mampu di 3 Kabupaten

“Sesegera mungkin kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terutama dengan Bupati Situbondo, Pak Dadang Wigiarto, agar permasalahan ini segera diselesaikan. Kalau ditutup begini kan tidak bisa keluar, masak warga mau keluar dari rumahnya harus terbang?,” pungkas

Sementara Minarni, warga setempat, berharap agar pembangunan pagar tembok tidak diteruskan dan dihentikan. Pasalnya pembangunan pagar tembok di Pelabuhan Jangkar setinggi 3 meter tersebut merugikan puluhan warga yang rumahnya berada di pinggiran pesisir tersebut.

“Saya sudah 15 tahun tinggal di sini, dan baru sekarang tiba-tiba di depan rumah saya dibangun pagar tembok, yang hanya berjarak setengah meter dari pintu rumah saya, padahal tanah ini bukan tanah pemerintah,” katanya, Selasa (8/11)

Baca Juga: Tuntut Laporannya segera Diproses, Korban Penipuan Mafia Tanah Datangi Polres Situbondo

Minarni mengungkapkan, awal sebelum dibangun pagar tembok, warga pesisir di Desa Jangkar diminta tanda tangan oleh Syahbandar sebanyak 3 kali sejak awal 2016, dengan alasan untuk kepentingan kantor. Namun setelah ketigakalinya menandatangani kertas kosong dari Syahbandar, tiba-tiba ada pembangunan pagar tembok setinggi 3 meter, persis di depan pintu rumah warga yang hanya berjarak setengah meter sehingga warga kesulitan untuk keluar masuk, bahkan sepeda motor tidak bisa keluar rumah.

“Sudah tiga kali kita diminta tanda tangan oleh Syahbandar di atas kertas kosong, katanya untuk kepentingan kantor, kita ya tanda tangan saja,” ungkapnya. (stb1/had/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO