Setya Novanto saat disumpah dalam pelantikan Ketua DPR RI kemarin.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDIP) termasuk salah satu fraksi yang mendukung Setya Novanto kembali jadi Ketua DPR. Sikap partai itu disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP Arya Bima dalam sidang paripurna dengan agenda penetapan dan pelantikan Setya sebagai Ketua DPR.
Selain menyatakan dukungan, Arya sempat meminta agar DPR merevisi UU MD3. Wacana revisi UU MD3 berkaitan dengan keinginan PDIP untuk mendapatkan satu jatah kursi di susunan pimpinan DPR.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Apresiasi Dukungan dari Komisi II DPR RI
"Dalam kesempatan ini sedikit menyampaikan keinginan kami dari PDIP yang sejak awal pemilihan pimpinan DPR menginginkan bagaimana mekanisme pimpinan dewan ini tetap dihargai kedaulatan partai dan juga menghargai aspirasi rakyat yang dititipkan kepada kami," kata Arya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).
Arya menyebut komposisi pimpinan DPR saat ini belum ideal. Karena PDIP sebagai partai pemenang pemilu justru tidak masuk dalam komposisi pimpinan. Padahal, partai dengan suara terbanyak di Pemilu 2014 otomatis mencerminkan kepentingan publik dalam jumlah besar.
"Tidak salah kami sampaikan di forum ini, partai dan fraksi terbesar tentunya belum mencerminkan komposisi pimpinan DPR," jelasnya.
Baca Juga: Sekjen Kementerian ATR/BPN Teken Nota Kesepahaman dengan DPR RI
PDIP ingin agar perubahan UU MD3 bisa dibahas sebelum pemilu legislatif dan presiden serentak 2019 mendatang. Tujuannya, agar tiap partai politik bisa mempersiapkan diri.
"Kami inginkan, kami sampaikan untuk segera diadakan perubahan UU MD3 untuk kita susun sebelum pemilu legislatif dan eksekutif berlangsung supaya bisa mempersiapkan diri sebagai partai. Bukan seperti kejadian periode ini MD3 dibuat setelah pemilu legislatif dan eksekutif berlangsung," tegas dia.
Dia berharap pimpinan DPR mau menginisiasi revisi UU MD3 sebelum pemilu serentak digelar. Dia berharap komposisi pimpinan bisa dikocok ulang agar kader PDIP bisa mendapat jatah kursi.
Baca Juga: Kader PDIP se-Kecamatan Mojoroto Kediri Siap Menangkan Vinanda-Gus Qowim di Pilkada 2024
"Pimpinan DPR menginisiasi perubahan MD3 sebelum pemilu dilaksanakan. Agar mendapat ruang sama dalam pemilu. Kalau masih dimungkinkan selaku fraksi PDIP dan anggota paling banyak untuk bisa kalau itu memang dimungkinkan mendapatkan kursi pimpinan DPR," ucapnya.
Seperti diketahui, kemarin (30/11) Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan memberhentikan Ade Komarudin (Akom) dari jabatan Ketua DPR RI. Posisi Akom diganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov).
Setnov dilantik setelah mendapat persetujuan dari semua anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11) sore, dia langsung diambil sumpahnya oleh Plh Ketua Mahkamah Agung, Suhardi.
Baca Juga: Isu Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo, Pandji: Bukan Kebutuhan Rakyat
Ada hal menarik yang terjadi saat prosesi pengambilan sumpah Setya Novanto, yaitu saat ia berulang kali salah mengucapkan "Negara Kesatuan Republik Indonesia".
"dan kesatuan Republik Indonesia," kata Setya yang nampak terbata-bata.
Suhadi yang mendengar Setnov keseleo lidah segera memintanya untuk mengulangi sumpah. Namun lagi-lagi dia salah berucap.
Baca Juga: SK DPP PDIP untuk Pimpinan DPRD Gresik Definitif Belum Turun
"Dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia," sumpah Setnov yang sumpahnya kelebihan kata 'kepentingan'.
Dengan sabar, Suhadi kembali meminta pria yang sempat tersandung kasus papa minta saham itu untuk mengulangi ucapannya.
"Ulangi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Suhadi dengan suara lantang.
Baca Juga: Gus Irsyad Batal Dilantik Jadi DPR RI, Massa SGI Geruduk KPU Kabupaten Pasuruan
Dalam percobaan ketiga ini, Setnov akhirnya berhasil mengucap sumpah dengan benar.
"Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Setnov sembari mengakhiri sumpahnya.
Di sisi lain, Pemuda Muhammadiyah menyesalkan pergantian posisi Ketua DPR RI dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto. Pergantian itu dinilai telah merusak etika politik yang telah dibangun sendiri oleh Setya Novanto.
Baca Juga: BKKBN Bersama Mitra Kerja Gencar Sosialisi Cegah Stunting di DKI Jakarta
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, awalnya Setya Novanto telah memberikan pendidikan etika politik yang luar biasa ketika menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPR lantaran namanya disebut-sebut dalam skandal ‘Papa Minta Saham’.
"Tapi ketika tiba-tiba dia (Setya Novaanto) mau kembali lagi, seketika itu merobohkan standar moral yang sudah dibangunnya. Apa yang sudah dia bangun, dia rusak sendiri. Jadi jatuhnya lebih terpuruk. Secara publik citra Golkar cenderung menjadi rusak," kata Dahnil ketika dihubungi, Rabu (30/11).
Namun yang lebih menyakitkan, lanjut Dahnil, pergantian itu telah membuat Ade Komarudin terdzolimi oleh partainya sendiri.
Baca Juga: Rakercabsus DPC PDIP Jombang Siap Menangkan Mundjidah-Sumrambah di Pilkada 2024
"Tapi jangan melankolis juga kita melihatnya. Karena faktanya kan mereka sudah siap begitu. Kalau nggak (siap) jangan masuk politik. Saya pikir Golkar sudah terbiasa dengan cara politik seperti ini," terangnya.
Setelah menjadi Ketua DPR lagi, Setnov sendiri akan meningkatkan hubungan lebih produktif dan mesra antara institusinya dengan lembaga tinggi lainnya. Utamanya dengan Presiden RI untuk memperkuat sistem presidensial.
"Kami juga akan meningkatkan hubungan yang lebih produktif dengan lembaga tinggi negara yang lain khususnya dengan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperkuat sistem presidensial," katanya usai dilantik. (det/mer/tic/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
