SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Memasuki tahun 2017, konstelasi politik di Jawa Timur mulai menghangat. Sejumlah tokoh pun mulai berani unjuk diri, baik terang-terang maupun di balik layar. Gemerlap Pilgub Jatim pun menarik para birokrat senior untuk maju sebagai calon kepala daerah. Sekalipun mereka tak pernah bicara secara gamblang, tapi sejumlah dukungan mengalir dari tokoh masyarakat, tokoh agama serta ormas.
Terbaru, nama Sekdaprov Jawa Timur, Akhmad Sukardi mulai disebut-sebut dalam bursa bakal kandidat kepala daerah tahun depan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) nomor satu di Pemprov Jatim itu dianggap layak untuk menjadi kandidat Cawagub. Hal itu dilihat dari jam terbang yang tinggi sebagai birokrat dan rekam jejaknya yang tanpa cacat. Terlebih ia berasal dari Madura sehingga bisa melengkapi kandidat yang berasal dari non Madura.
Baca Juga: Pekerja MPS Tuban Mantap Pilih Khofifah, Gubernur Paling Berpihak pada Industri Padat Karya SKT
“Beliau (Sukardi-red) sudah berkomunikasi dengan kalangan elit partai. Komunikasinya juga cukup intens,” terang fungsionaris partai tingkat provinsi yang mewanti-wanti namanya tidak ditulis, Selasa (4/4).
Sementara itu Agus Mahfud Fauzi, konsultan politik dari lembaga Bangun Indonesia, menjelaskan, jajaran di elit Pemprov Jatim memiliki peluang yang sama sebagai bakal calon di pertarungan Pilgub Jatim. Tapi, menurutnya, tidak semua elit di Pemprov Jatim benar-benar memiliki kekuatan hingga tingkat bawah. Karena bisa jadi mereka hanya dikenal di tingkat elit.
Mantan komisioner KPU Jatim ini menyontohkan, seperti sekdaprov Jatim Ahmad Sukardi. Saat ini sosoknya sebatas hanya dikenal di kalangan elit partai. Sedangkan untuk maju Pilgub Jatim tidak cukup hanya modal dikenal di kalangan elit. Ia harus punya jaringan di masyarakat dan dikenal grassroot.
Baca Juga: Khofifah Hadiri Peringatan Maulid Nabi dan Pelantikan Muslimat NU Tuban
“Bisa jadi maksud beliau (Sukardi-red) bukan sekedar mencalonkan diri. Tapi ia ingin menunjukkan kepada bakal calon kalau dirinya punya kekuatan yang sedang berjalan atau masih berjalan. Mengingat posisi strategisnya sebagai Sekdaprov Jatim,” urai Agus.
Dosen sosiologi-politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA) ini menegaskan, yang harus diketahui posisi Sukardi saat ini berbeda dengan Gubernur Jatim Soekarwo yang meniti kursi Gubernur dari posisi Sekdaprov.
Menurut akademisi asal Ponorogo ini, Pakde Karwo itu walaupun birokrat, tapi backgroundnya sebagai nasionalis sangat kuat dan mengakar sehingga sosoknya sangat diperhitungkan. Pakde juga sangat dikenal masyarakat hingga tingkat bawah.
Baca Juga: Kunjungi Kampung Batik di Bangkalan, Luluk Dukung Perekonomian dan Budaya Lokal
"Sebaliknya, pak Sekda saat ini tidak memiliki kekuatan seperti pakde karwo saat menjadi Sekda, sehingga kecil kemungkinan pak Sekda Ahmad Sukardi maju sebagai calon gubernur. Kemungkinan hanya menunjukkan keberadaannya atau untung-untung bisa sebagai penyeimbang untuk posisi bakal calon wakil gubernur," paparnya.
Terpisah, Sekdaprov Jatim, Akhmad Sukardi membantah dirinya punya ambisi untuk maju dalam Pilgub Jatim, baik sebagai Cagub maupun Cawagub. Dirinya saat ini hanya fokus menjalankan tugas sebagai pembantu gubernur. Apalagi sebagai PNS dilarang berpolitik praktis.
“Tidak benar kabar itu, saya gak pernah bicara politik, apalagi pilgub. Gak perlu diramaikan, nanti malah banyak yang datang menawarkan diri jadi tim sukses, malah repot nantinya. Pokoknya saya gak ada pikiran cabub-caguban,” pungkas satu-satunya PNS eselon satu di Jatim itu.
Baca Juga: Bersama Cabup Halindra Blusukan ke Pasar Tradisional Tuban, Khofifah Banjir Doa dan Dukungan
Gubernur Jatim Soekarwo pun menanggapi tentang maraknya birokrat yang namanya mulai disebut-sebut layak masuk bursa Pilgub Jatim. Politisi Partai Demokrat ini tidak akan melarang atau mendorong para birokrat itu bila ingin menjadi kandidat. Sebab, sebagai individu mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih. Hanya saja, pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengingatkan status sebagai PNS tidak diperkenankan melakukan kegiatan politik praktis.
"Kalau mau maju silakan saja, tapi konsekuensinya harus mundur sebagai PNS," tandas Pakde Karwo.
Sebelumnya, sejumlah birokrat disebut Forum Kiai Kampung se-Jawa Timur (FK3JT) layak untuk maju dalam ajang Pilgub, sebagai cawagub. Mereka adalah, Wahid Wahyudi (Kadishub), Nur Wiyatno (Inspektorat Jatim), Fattah Jassin (Kepala Bappeprov), Heru Tjahjono (Kadis Perikanan dan Maritim) serta Komisaris Utama SIER, Hadi Prasetyp uang baru saja purna tugas sebagai PNS eselon II. (mdr/rev)
Baca Juga: Pasangan Khofifah-Emil Dapat Nomor Urut 2, PKS Jatim: Tanda Kemenangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
