Tokoh Lintas Agama dalam FKUB Surabaya Serukan Kedamaian

SURABAYA (Bangsaonline) - Suksesnya penyelenggaraan pemilihan legislatif beberapa bulan lalu merupakan bentuk nyata kedewasaan warga Surabaya. Sambil menunggu hasil Pilpres 22 Juli mendatang, tokoh lintas agama Surabaya menyerukan jaga perdamaian dan persaudaraan.

Pernyataan sikap disampaikan Wali Kota Surabaya yang diwakili Kepala Bakesbangpolinmas Surabaya, Sumarno, Minggu (13/7), di kediaman walikota jalan sedap malam.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Surabaya, Chalimi menjelaskan latar belakang pertemuan ini yakni untuk membentengi kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Surabaya yang sudah terjalin begitu baik.

"Kondisi seperti ini memang diperlukan kewaspadaan. Agar tidak ruang bagi kelompok maupun orang yang mengambil kesempatan untuk menambah keruh suasana. Jangan sampai hal itu terjadi di kota pahlawan. Selama ini, warga Surabaya dikenal dewasa, toleransi tinggi, saling menghargai dan menghormati menyikapi persoalan yang rawan menimbulkan konflik," tukasnya.

Sumarno mewakili Wali Kota Surabaya mengatakan, sampai saat ini suasana kota Surabaya sangat kondusif. Walaupun, berbeda pendapat warga tetap hidup damai di lingkungan mereka masing-masing.

Masyarakat Surabaya diimbau jangan sampai termakan isu-isu yang menambah keruh suasana. Sehingga, menodai kondusifitas yang telah lama dijaga bersama-sama. “Kita berharap tokoh lintas agama ini bisa memberikan contoh sehingga tetap menjaga kesejukan di kota Surabaya. Jika menemukan adanya indikasi kegiatan anarkis hendaknya melaporkan kepada pihak berwajib. Supaya segera ditangani secara hukum, jangan pernah melakukan tindakan main hukum snediri. Karena hal itu akan menambah keruh suasana,” imbaunya.

Pemkot Surabaya akan semaksimal mungkin menjaga kondusifitas kota Surabaya. Tentunya, Pemkot tidak bisa berjalan sendiri, maka itu seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh agama, kepolisian, serta eleman lainnya diminta untuk kerjasamanya dalam menjaga Surabaya dari segala tindakan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News