Wakil Ketua DPRD Nur Qolib (F-PPP) dan Moh. Syafi' A.M (F-KB). foto: Syuhud/ bangsaonline.com
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menemukan fakta baru terkait angka kemiskinan di Kota Pudak ini. Mereka mengungkap bahwa angka kemiskinan yang kerap disodorkan baik oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappelitda) maupun Dinas Sosial (Dinsos) tak akurat.
Sebelumnya, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik hingga akhir 2018 dilapokan bertengger di posisi 168 ribu jiwa atau 12,89 persen dari kisaran jumlah penduduk 1,4 jiwa. Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik Moh. Syafi' A.M, angka itu tak sesuai dengan data di lapangan. "Saya tak paham, data yang disodorkan itu benar-benar riil di lapangan atau hanya copy paste," ujarnya kepada wartawan, Senin (4/2).
Baca Juga: BKPSDM Gresik Gelar Uji Kompetensi ASN dan Luncurkan Program Gapura
Padahal, kata Syafi', selama ini Pemkab dan DPRD telah melakukan berbagai upaya untuk menekan kemiskinan. Ia mengaku telah berupaya mencari data riil angka kemiskinan di Kabupaten Gresik yang terbilang masih tinggi.
"Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan relawan program keluarga harapan (PKH) yang setiap hari berkecimpung dalam misi penanganan kemiskinan. Ternyata, versi mereka data kemiskinan yang disodorkan pemerintah angkanya masih 12,89 persen itu salah. Sudah turun banyak, kisaran tinggal sekitar 11 persenan," ungkap caleg PKB dapil V (Balongpanggang dan Benjeng) ini.
Untuk itu, Syafi' meminta kepada pemerintah, terlebih OPD berwenang agar benar-benar turun ke lapangan untuk mencari data riil. "Jangan hanya berdasarkan laporan perangkat desa, atau katanya-katanya. Harus turun dan cek lapangan langsung," pungkasnya.
Baca Juga: Di Kantor Bupati, Sekda Gresik Sambut Kirab Bendera Pataka HUT Provinsi Jatim ke-79
Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua DPRD Nur Qolib. Menurutnya, ada ketidaksesuaian antara database dan kondisi riil masyarakat miskin di lapangan. "Kami minta pemerintah bisa memberikan keakuratan data," paparnya.
Untuk memastikan angka kemiskinan di Gresik, Nur Qolib menyampaikan, Bappelitda tengah melakukan penyempurnaan database berbasis aplikasi.
"Nantinya, jika program itu sudah klir dan dilaksanakan, maka jika ada data tak masuk database tapi nama muncul, maka akan diverifikasi oleh pemerintah. Aplikasi masih dalam taraf penyempurnaan," terangnya.
Baca Juga: Respons Pimpinan DPRD Gresik soal Belum Cairnya Bosda, BK, dan BHP
Nur Qolib menambahkan, langkah ini merupakan upaya agar alokasikan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. "Tentu untuk keakuratan data semua itu membutuhkan banyak variabel yang akan dilakukan," pungkasnya. (hud/rd)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
