Korban bom bunuh diri di Gereja Maria Tak Bercela, Gubeng, Surabaya, Ipda Ahmad Nurhadi mendapat suport dari Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. foto: DIDI ROSADI/ BANGSAONLINE
“Kami berharap seluruh masyarakat Jatim bisa merasa nyaman, aman, damai dan semua bisa terlindungi termasuk dari ancaman terorisme,” pungkas Gubernur Khofifah.
Negara Bayar Kompensasi Rp. 1,1 Miliar
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pemberian kompensasi didasarkan atas putusan pengadilan yang memerintahkan negara membayarkan kompensasi bagi 16 korban terorisme di Surabaya sebesar Rp. 1,1 miliar.
Hasto mengatakan, negara semakin serius memperhatikan warga negaranya, termasuk saksi dan korban tindak pidana. Selain itu, perhatian tersebut membuktikan keseriusan negara dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat.
“Pembayaran kompensasi ini membuktikan aturan tentang hak-hak korban yang dituangkan dan dijamin dalam undang-undang,” terangnya.
Ditambahkan, pembayaran kompensasi kepada para korban terorisme seperti kasus ledakan bom di Surabaya merupakan sejarah baru dalam dunia hukum. Sebelumnya, peraturan yang ada hanya mengatur hak-hak tersangka terdakwa maupun terpidana. Namun, saat ini sudah ada jaminan terhadap hak-hak para saksi dan korban.
“Mudah-mudahan dengan adanya pembayaran kompensasi ini, dapat dijadikan sebagai secercah harapan untuk dapat memulihkan kehidupan para korban,” tutur Hasto.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Korban TPPO, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta beberapa kepala OPD di jajaran Pemprov Jatim. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
