Nur Qolib
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik memutuskan menggelar rapat kerja (Raker) menyikapi persoalan yang terus bermunculan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, 31 Juli mendatang. Raker itu digelar Senin (1/7) besok, sekira pukul 11.00 WIB dengan melibatkan pimpinan DPRD, Komisi I,
"Langkah ini kami ambil sebagai bentuk tugas dan fungsi kami sebagai lembaga pengawas yang sangat prihatin terhadap banyaknya keluhan dan kritikan terhadap sikap Pemkab Gresik dalam mempersiapkan pesta demokrasi 6 tahunan di tingkat desa ini," ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib kepada BANGSAONLINE.com, Ahad (30/6).
Baca Juga: Respons Pimpinan DPRD Gresik soal Belum Cairnya Bosda, BK dan BHP
Menurut Nur Qolib, DPRD sejatinya sudah mengingatkan pemkab akan kemungkinan sejumlah masalah yang terjadi menjelang pilkades. Di antaranya, terkait belum cairnya bantuan keuangan khusus (BKK) dari APBD 2019 untuk pembiayaan Pilkades.
Sekadar diketahui, untuk menyukseskan Pilkades serentak kali ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik mengalokasikan APBD 2019 melalui bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp 19,1 miliar. Anggaran sebesar itu, Rp 18,2 miliar dialokasikan untuk membiayai pilkades serentak di 256 desa. Sedangkan Rp 700 juta untuk biaya pengamanan dari Polres Gresik dan Rp 200 juta untuk Kodim 0817.
Namun, dana Rp 18,2 miliar itu hingga kini sekarang belum juga cair. Padahal, pelaksanaan tahapan Pilkades serentak sudah berjalan.
Baca Juga: Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik
"Semua panitia pilkades di 265 desa berdasarkan laporan yang masuk ke kami terpaksa cari dana talangan atau terpaksa hutang untuk pendanaan. Ini kan sebuah ironi, seoalah-olah Pemkab Gresik kehabisan anggaran," cetus Bupati Desa Mandiri ini.
Problem lain, kata Nur Qolib, banyaknya isu money politics yang telah dan akan dilakukan oleh sejumlah oknum calon kepala desa (cakades) untuk meraih kemenangan. "Sehingga, pesta demokrasi di tingkat desa yang diharapkan bisa jujur dan adil, dan bisa mendapatkan pemimpin pemerintahan desa (pemdes) yang mumpuni sulit untuk diwujudkan," paparnya.
Lebih lanjut, Nur Qolib mengungkapkan, dalam raker besok DPRD juga mengundang seluruh panitia pilkades, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), BPPKAD, Inspektorat, Kesbangpol, Satpol PP, Bagian Hukum, Camat, Aparat Penegak Hukum (APH) mulai Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim 0817, Pengadilan Negeri (PN), dan Asosiasi Kepala Desa (AKD).
Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
"Mereka semua adalah lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Pilkades serentak. Makanya, kami undang semua untuk mencari solusi terbaik dalam menuntaskan persoalan jelang pilkades serentak demi mewujudkan pesta demokrasi yang baik," urai politikus PPP ini.
Nur Qolib berharap peran Bupati Sambari Halim Radianto dalam menuntaskan masalah yang muncul demi suksesnya pelaksanaan pilkades serentak. "Sebab, bupati selain sebagai kepala pemerintah, ia juga yang mengeluarkan surat keputusan (SK) Bupati Nomor 141/648/HK/437.12/2019 tentang pelaksanaan pemungutan suara Pilkades bergelombang 2019," tuturnya.
Adapun Pilkades serentak tahun ini diikuti 256 desa di 18 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Gresik 3 desa, Kebomas 7 desa, Manyar 17 desa, Cerme 20 desa, Benjeng 21 desa, Balongpanggang 22 desa, Duduksampeyan 18 desa, Driyorejo 14 desa, Menganti 16 desa, Kedamean 10 desa, Wringinanom 12 desa, Sidayu 17 desa, Bungah 19 desa, Dukun 23 desa, Ujungpangkah 9 desa, Panceng 13 desa, Sangkapura 13 desa, dan Tambak 11 desa. (hud/rev)
Baca Juga: Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
