WASHINGTON DC (bangsaonline)
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menerangkan, Menhan RI Ryamizard Ryacudu tidak punya catatan pelanggaran HAM. Militer Indonesia dinilai sudah berubah secara signifikan sejak mundurnya Suharto.
BACA JUGA:
- Uji Coba Makan Siang Gratis ke 3.000 Siswa, Prabowo: Lauknya ada yang Dibawa Pulang
- Koalisi Sipil Desak KPK dan Bawaslu Usut Dugaan Suap Pembelian Pesawat Tempur Bekas
- Menhan Prabowo Beri Deddy Corbuzier Pangkat Letnan Kolonel Tituler TNI AD
- Menhan Serahkan Kunci dan Sertifikat Rumah Kepada Ahli Waris KRI Nanggala 402 di Sidoarjo
Pejabat Kementerian Luar Negeri AS menyatakan, tentara Indonesia memang sering terlibat dalam pelanggaran HAM ketika melaksanakan tugas. Tetapi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menurut catatan AS tidak terlibat secara langsung dalam kasus-kasus tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Jen Psaki, mengatakan kepada wartawan di Washington, AS tidak punya catatan "tentang keterlibatan menteri pertahanan (Indonesia) dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang spesifik".
Psaki selanjutnya menerangkan, militer Indonesia sudah mengalami "perubahan yang signifikan" dalam 16 tahun terakhir, sejak berakhirnya era Suharto. AS berharap bahwa perkembangan ini akan dilanjutkan di bawah pemerintahan yang baru.
Amerika Serikat sempat menghentikan kerjasama militer dengan Indonesia setelah penindasan brutal gerakan protes selama masa pendudukan di Timor Timur, yang kini sudah menjadi negara merdeka. Beberapa proyek kerjasama kemudian dilanjutkan tahun 2010.
Jen Psaki menambahkan, Amerika Serikat ingin meningkatkan hubungan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi.