DPRD Gresik Dalami Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemerintah Tahun 2019

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menggelar pendalaman untuk mengevalusi kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, serta wewenang terhadap penyelenggaraan pemerintah di tahun 2019.

Kali ini, DPRD Gresik mengandeng tenaga ahli dari Universitas Muhammadiyah Malang. Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, pendalaman kinerja ini membahas hal-hal terkait kinerja pimpinan DPRD di tahun 2019.

Baca Juga: Respons Pimpinan DPRD Gresik soal Belum Cairnya Bosda, BK, dan BHP

"Dalam pendalaman kinerja pimpinan DPRD tersebut memuat rumusan tugas dan kewenangan pimpinan DPRD, dan perangkat DPRD seperti Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Jadi, kami lakukan identifikasi persoalan dalam pengawasan kinerja pemerintah dengan mengacu pada dokumen rencana kerja (Renja) DPRD Gresik tahun 2019," ujar Nurhamim kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (26/1).

Dijelaskan Nurhamim, banyak hal yang akan dirumuskan dan disimpulkan dalam pendalaman kinerja DPRD, di antaranya tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh AKD terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra mereka.

"Semua laporan kinerja nantinya akan kami simpulkan dan rumuskan, lalu kami buatkan rekomendasi yang akan kami sampaikan dalam rapat paripurna," terang Ketua DPD Golkar Gresik ini.

Baca Juga: Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik

Ia menyontohkan penanganan banjir Kali Lamong. Di mana, DPRD Gresik telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar di 2019. "Nah, progres kinerja OPD terkait kita dalami dan evaluasi, bagaimana capaian dan kendala yang dihadapi. Kami akan buat kesimpulan dan rekomendasi," urainya.

Sejumlah persoalan publik juga menjadi atensi DPRD untuk dievaluasi. Mulai soal pendidikan, kesehatan, pengangguran, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan persoalan lain.

Selain itu, pembangunan infrastuktur berupa pembangunan jalan, saluran air, sarana irigasi untuk meningkatkan pertanian, juga tak luput dari pendalaman kinerja pimpinan DPRD. "Begitu juga Pendapatan Daerah (PD) yang menjadi sumber kekuatan APBD sebagai penopang biaya pembangunan," jelasnya.

Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini

Menurut Anha, dari persoalan tersebut, pengangguran dan kemiskinan yang paling menjadi atensi khusus DPRD dan harus cepat dicarikan solusi konkret. Apalagi, tuntutan masyarakat agar Pemerintah segera menuntaskan problem itu semakin kuat.

Bahkan, banyak kalangan masyarakat, khususnya para pemangku kebijakan di desa yang mengkhawatirkan angka kemiskinan dan pengangguran di desa mereka yang cenderung naik.

Hal ini seiring dengan kian banyaknya para pekerja baik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja dari sejumlah daerah yang pulang kampung (pulkam) dari tempat mereka bekerja karena sudah tak dipekerjakan.

Baca Juga: Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan

"Fenomena ini akan menjadi ancaman akan makin banyaknya pengangguran. Kalau hal ini tak cepat diatasi, maka jumlah warga miskin di Kabupaten Gresik kian mengancam. Itu contoh sebagian kecil yang tengah kami dalami dalam kinerja DPRD di tahun 2019 yang akan kami berikan catatan, rumusan, dan rekomendasi terhadap pemerintah untuk perbaikan kinerja sebagai pijakan perbaikan kinerja di tahun 2020," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News