Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan menggelar rapim secara online dengan 38 Ketua DPD. foto: ist.
"Kita sepakat perlu komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, terutama melalui anggota DPRD. Pertama, agar pemda memberi perhatian kepada keamanan dan keselamatan tenaga medis dengan mencukupi kebutuhan APD dan fasilitas lainnya. Kedua, mengkaji opsi karantina wilayah bagi 21 daerah yang menjadi zona merah. Ketiga, melaksanakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan warga yang terdampak langsung secara ekonomi seperti para pekerja di sektor informal dan UMKM. JPS Daerah berupa bahan pokok atau BPNT atau skema lainnya, harus segera dilaksanakan," jelas Kang Irwan, panggilan akrabnya.
Untuk melaksanakan tiga poin besar tadi, lanjutnya, perlu ada realokasi APBD.
"Karena itu kami sepakat mendorong seluruh pemda di Jatim melakukan realokasi APBD bukan hanya dari pos belanja pegawai seperti kunker dan lain-lain, tapi bisa lebih fundamental. Jika perlu, anggaran pembangunan fisik dialokasikan untuk upaya penanganan wabah ini. Pemprov misalnya, sudah alokasikan 2.384 triliun rupiah. Ini perkembangan yang bagus dari sebelumnya hanya 260 miliar rupiah. Kami tugaskan kepada anggota dewan PKS untuk melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemprov agar dana ini dapat tepat sasaran," paparnya.
Dalam Rapim tersebut, juga dilaporkan oleh para Ketua DPD perihal para anggota dewan PKS di masing-masing daerah yang sudah melakukan potong gaji untuk dialokasikan bagi aksi Covid-19.
Di sesi akhir, Rapim menyepakati untuk terus mengintensifkan edukasi "stay at home" guna mencegah semakin meluasnya wabah. Selain kepada kader dan pengurus partai hingga tingkat DPC (kecamatan) dan DPRa (desa/kelurahan), juga kepada masyarakat luas terutama yang berada di zona merah. Di samping karantina mandiri dengan "stay at home", menjaga kesehatan dan kebugaran, pula membangun semangat saling membantu untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat wabah corona ini.
"Semangat kebersamaan, ukhuwah islamiyah, kegotongroyongan, yang menjadi ciri masyarakat kita, menjadi modal sosial bagi kita untuk keluar dari situasi ini," pungkasnya. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
