Gubernur Khofifah Paparkan Action Plan Penanganan Covid-19, Mendagri Minta Surabaya Terintegrasi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Di hadapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan action plan dalam rangka pengendalian penanganan Covid-19. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk bisa mengendalikan angka penularan Covid-19 di Jawa Timur dalam waktu dua minggu kedepan.

Selain Menko Polhukam dan Mendagri kegiatan tersebut juga dihadiri, Pangkogabwilhan II Marda TNI Imran Baidirus, Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Widodo Iryansayah, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Gresik Sambari, Plt. Bupati Nur Ahmad Syaifuddin, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, dan beberapa Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim.

Dalam paparannya Khofifah menjelaskan, pihaknya akan membentuk Tim Gabungan Forkopimda Jawa Timur dan Gugus tugas Surabaya Raya yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik yang saat ini menjadi wilayah penyebaran tertinggi di Jatim dalam koordinasi Pangkogabwilhan II. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengintensifkan koordinasi dalam sinergi, kolaborasi dan evaluasi.

“Sesuai arahan pak Presiden bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, maka dengan dibentuknya Tim Gabungan Surabaya Raya ini nantinya akan bisa dilakukan sharing sumber daya dan komitmen yang terukur,” terang Khofifah di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jumat (26/6.

Action plan selanjutnya, yaitu dengan terus memasifkan tes, pelacakan, isolasi hingga treatment dengan jumlah yang lebih banyak. Salah satunya yaitu dengan menerjunkan Tim Gabungan Covid-19 Hunter Dinkes lokal khususnya di kluster utama Surabaya Raya untuk melakukan testing dan isolasi massif. Kemudian tracing minimal 20 orang per kasus positif. Serta, penyediaan ruang isolasi yang lebih besar supaya isolasi menjadi nyaman, dalam hal ini keberadaan RS Darurat bisa dioptimalkan.

“Beban RS juga harus dievaluasi dan relaksasi, pasien ringa harus benar-benar dipisahkan. Terapi harus selalu update dengan para pakar,” imbuh orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Saat ini, terang Khofifah, mesin PCR yang ada di Jawa Timur kapasitas totalnya 2.250 tes/hari dan dalam seminggu tesnya mencapai 13.500 specimen. Minggu depan rencananya akan dimaksimalkan lagi dengan tambahan mesin PCR serta reagen sesuai kebutuhan.

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, terkait prakondisi memasuki new normal maka pihaknya akan melakukan kordinasi ulang dengan tim gugus tugas provinsi dan tiga kabupaten kota untuk mempertimbangkan agar sementara tetap menutup dulu aktivitas di level krusial seperti bioskop, studio atau taman hiburan indoor dan melakukan monitor ketat. Termasuk monitoring pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di pasar di Surabaya Raya. Disamping itu, juga membuat zonasi tiap kecamatan berdasarkan 15 indikator epidemilogi dan tidak bisa asal membuka aktivitas.

Khofifah menambahkan, untuk meluaskan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat pihaknya akan melibatkan ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer, dan pelaku usaha dan elemen strategis lainnya. Utamanya terkait pemakaian masker dan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sistem support dan insentif juga perlu disediakan untuk industri masker maupun media supaya masyarakat terbiasa menggunakan masker.

“Ini penting kita lakukan, karena riset membuktikan bahwa bila 60 persen populasi menggunakan masker kain maka Rate of Transmission (RT) bisa dibawah satu dan kurva bisa turun,” tandas mantan Menteri Sosial ini.

Di akhir, Gubernur Khofifah juga menegaskan pentingnya rencana untuk membendung Rumah Sakit yang overload yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas yang dapat menyebabkan meningkatnya kematian . Disamping itu juga rencana untuk memberikan relaksasi bagi tenaga kesehatan yang sudah mulai exhausted dalam promotif, preventif, kuratif dan tracing.

Baca Juga: Khofifah-Emil Sowan ke Muhammadiyah

“Pada saat yang sama kami juga harus terus melakukan intervensi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Karenanya, bantuan dan support dari pemerintah pusat masih sangat kami butuhkan,” pungkasnya.

Menanggapi paparan Gubernur Khofifah Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa langkah-langkah yang direncanakan sudah detail dan berbasis pada data epidemiologi. Namun demikian, masalah koordinasi dan eksekusinya yang belum maksimal hingga di lapisan masyarakat paling bawah.

Menurut dia, kondisi Surabaya Raya mirip dengan kondisi Jabodetabek yang saling berkaitan karena tidak ada batas alam diantara daerahnya. Sehingga, jika satu daerah Surabaya misalnya tidak diselesaikan dengan baik, namun Gresik dan Sidoarjo sudah optimal maka akan terjadi ping pong, dan demikian sebaliknya. Oleh sebab itu, penanganan kasus Covid-19 di Surabaya Raya ini harus betul-betul terintegrasi.

“Untuk mengclearkan Surabaya Raya ini harus dilakukan secara terintegrasi. Sehingga daerah Surabaya Raya yakni Kota Surabaya, Kab. Gresik dan Kab. Sidoarjo yang mengkoordinasikan adalah provinsi, untuk bisa menangani Covid-19 seperti yang disampaikan pak Presiden,” tukas Mendagri Tito.

Terkait upaya peningkatkan penanganan Covid-19, Mendagri Tito menyarankan, agar juga melibatkan para pebisnis atau stakeholder yang ada wilayah Jatim. Ini penting, sebab adanya keterbatasan dari pemerintah daerah. Terlebih, dengan gotong royong maka upaya penanganan ini akan menjadi lebih cepat. Tentunya, pemerintah pusat juga akan terus mendukung kebutuhan dari pemerintah daerah.

“Teman pebisnis kita minta gerak juga, karena jika Jatim aman menjadi hijau maka akan bisa semakin cepat merecovery ekonomi,” tandasnya.

Senada dengan Mendagri, Menkopolhukam Mahfud MD juga menyampaikan, bahwa langkah-langkah yang dibuat oleh Pemprov Jatim maupun daerah Surabaya Raya sudah tersusun baik dan perlu dioptimalkan untuk pelaksanaannya. Ini penting, karena Covid-19 ini adalah fakta dan belum bisa ditaklukkan. Untuk itu, tatanan normal baru ini harus bisa dilaksanakan dengan tertib dan disiplin.

“Sinergisitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi dan Kab/Kota ini penting untuk saling membantu dan saling mengisi jika terjadi kekosongan peran, gandeng semua stakeholder baik TNI. Polri, Akdemisi, Bisnis, Media, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Lembaga-Lembaga lain yang bisa membantu masyarakat,” urai Menko Mahfud.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News