​Gubernur Khofifah: Harus Bergandeng Tangan Cari Solusi Dampak Covid-19 terhadap Perempuan-Anak

​Gubernur Khofifah: Harus Bergandeng Tangan Cari Solusi Dampak Covid-19 terhadap Perempuan-Anak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan (UPTD PPA/PPT/P2TP2A) dan Layanan Korban dalam rangka Rakor Penyusunan dan Implementasi Pemulihan Sosial Perempuan dan Anak di Jawa Timur di Hotel Grand Dafam Signature, Surabaya, Selasa (25/8) malam. Foto: ist/bangsaonline.com

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Indonesia - khususnya Jawa Timur – sedang mengalami persoalan ekonomi dan kesehatan yang berat akibat pandemi . Bahkan, hal tersebut juga berdampak pada persoalan sosial yang dialami perempuan dan anak, termasuk Jatim.

Mulai dari banyaknya Pekerja Migran Indonesia Perempuan yang di PHK atau dirumahkan, ekonomi keluarga yang menurun, kekerasan pada perempuan dan anak, stress anak yang tinggi, pendidikan anak, maupun kehamilan yang tidak diinginkan.

Baca Juga: Disambut Doa, Khofifah Ajak Santri Ponpes Al Anwar Bangkalan untuk Tempuh Pendidikan yang Tinggi

Untuk itu, Gubernur Jawa Timur Indar Parawansa menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar semua elemen strategis , baik kampus, aktivis perlindungan perempuan dan anak , media, pro aktif pemerintah serta peran pengusaha.

“Kita harus bergandengan tangan untuk mencari solusi efektif atas dampak sosial bagi perempuan dan anak,” terang saat membuka Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan (UPTD PPA/PPT/P2TP2A) dan Layanan Korban dalam rangka Rakor Penyusunan dan Implementasi Pemulihan Sosial Perempuan dan Anak di Jawa Timur di Hotel Grand Dafam Signature, Surabaya, Selasa (25/8) malam.

Baca Juga: Adhy Karyono Resmikan Kawasan Kuliner Halal Pertama di Jawa Timur

Menurut dia, permasalahan yang ditimbulkan akibat dampak covid-19 cukup luas dan dalam. Misalnya dampak ekonomi yang menjadikan kemiskinan perempuan bertambah, sehingga bisa berdampak pada munculnya kekerasan kepada perempuan termasuk KDRT baik fisik maupun psikis. Begitu pula dampak sosial di bidang pendidikan bagi anak-anak.

berharap, Fakultas Psikologi dari berbagai perguruan tinggi di Jatim dapat membangun sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jatim untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ini.

“Pendekatan yang membutuhkan terapi psiko sosial bisa dilakukan para psikolog. Karena mereka memiliki jaringan untuk menyiapkan konselor lebih banyak lagi,” imbuhnya.

Baca Juga: Ikhtiar Menangkan Khofifah-Emil, DPW PKS Jatim Konsolidasikan Kader

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jatim Andriyanto mengatakan pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan haruslah dilakukan secara holistik dengan memperhatikan seluruh aspek Perempuan, yaitu di bidang kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan.

Dengan belum ditemukan vaksin sampai saat ini, lanjutnya, maka kita tidak mungkin menunggu kesehatan dan ekonomi pulih terlebih dahulu baru melakukan reformasi sosial. Menurut dia, pemulihan sosial sejatinya paralel, integrasi dan konvergen dengan percepatan pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk itu perlu diadakan Rapat Koordinasi untuk menyusun dan mengimplementasikan pemulihan sosial perempuan dan anak di Jatim.

Ia mengatakan, grand design Percepatan Pemulihan Sosial Perempuan dan Anak hasil rakor ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan teknis dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jatim, menuju adaptasi kebiasan baru.

Baca Juga: Khofifah: Terima Kasih Kontribusi Muhammadiyah dalam Peningkatan Kualitas SDM

Dalam acara itu Gubernur menyerahkan berbagai Piagam Penghargaan. Di antaranya, penghargaan Gender Champion kepada Sri Wahyuningsih, SH., M.Pd dari Women Crisis Center "Dian Mutiara Malang"; Sutiah, S.Pd, dari Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan Pembangunan Jawa Timur di Malang; Siti Yunia Mazdafiah dari Savy Amira; dan Dewi Winarti, S.Pd.I dari PW NU Fatayat Jawa Timur.

Selanjutnya, Piagam Penghargaan kepada fasilitator PUG yang aktif telah membantu Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota. Antara lain Drs. Syamsul Ma'arif, Pemerharti Gender; Drg. Rochendah Soetarmiati, M.Kes dari Pemerhati Gender;Dr. Lilik Hamidah, M.Si dari UIN Sunan Ampel; dan Dr. Tri Susantari, M.Si dari Universitas Airlangga

Baca Juga: Khofifah-Emil Sowan ke Muhammadiyah

Kemudian, Piagam Penghargaan Penyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Terbaik dari Perangkat Daerah diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur; Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Sementara untuk penerima Piagam Penghargaan Penyedia Sarana dan Prasarana Kantor/Pelayanan yang Responsif Gender Terbaik dari Perangkat Daerah. Yaitu Bapenda Provinsi Jawa Timur; Bappeda Provinsi Jawa Timur; RSUD Dr. Saiful Anwar Malang; dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Warga Kota Pasuruan Berebut Minyak Goreng Curah Saat Gubernur Jatim Pantau Operasi Pasar':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO