Ratusan Aktivis PMII Demo DPRD dan Pemkab Lamongan, Tuntut Percepatan Penanganan Banjir

LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Warga korban banjir Bengawan Jero bersama ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Lamongan. Massa menuntut pemerintah turun menangani musibah banjir yang melanda sejumlah desa di enam kecamatan.

Yoyok Eko Prasetyo, Koordinator Aksi menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan lambat dalam menangani banjir, padahal wilayah Bengawan Jero setiap tahunnya terjadi banjir.

"Harusnya pemerintah bisa belajar dari bencana banjir tahun sebelumnya, apa yang perlu dipersiapkan sebelum banjir terjadi," ujarnya, Rabu (13/1/2021).

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Abdul Ghofur saat menemui massa pendemo mengaku bahwa sawah dan tambak miliknya juga ikut terendam banjir.

Menurutnya, banjir yang merendam 6 kecamatan meliputi Deket, Glagah, Karangbinangun, Talitengah, Turi, dan Karanggeneng tersebut merupakan banjir terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah sendiri, lanjut Ghofur, sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi banjir, seperti melakukan normalisasi sungai dan pembersihan eceng gondok. Namun karena intensitas curah hujan tinggi, maka banjir pun tak bisa diatasi.

"Adik-adik, banjir tahun ini memang paling parah, bahkan sawah dan tambak milik saya juga terendam banjir," kata Ghofur di depan massa aksi.

Menurut Ghofur, Pemkab Lamongan tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani banjir, mengingat ada beberapa sungai di sejumlah daerah yang penanganannya merupakan wewenang pemerintah pusat dan provinsi.

"Jadi ada beberapa sungai yang semestinya dilakukan normalisasi oleh pemerintah pusat dan provinsi. Nah, kalau sungai tersebut ditangani dengan baik, maka Insya Allah banjir tidak akan separah ini," terangnya.

Usai melakukan aksi di DPRD Lamongan, massa kemudian melanjutkan aksinya di depan Gedung Pemkab Lamongan. Saat berorasi, massa ditemui Asisten Pemerintahan Moh Nalikan, namun mahasiswa meminta ditemui langsung oleh Bupati Lamongan Fadeli.

"Kami minta bupati yang menemui kami, kalau tidak ada ya wakil bupati, atau sekda. Kalau ketiga pejabat tersebut tidak menemui kami, maka kantor pemkab ini kami segel," pungkasnya. (qom/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News