Begini Respons Ketua DPRD Gresik Soal Pencoretan Puluhan Ribu KPM BPNT

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik Moh. Abdul Qodir merespons pencoretan 21.845 keluarga penerima manfaat (KPM) dari bantuan pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Gresik. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kepala desa (kades) resah, karena mendapatkan keluhan dan protes dari KPM.

"Belakangan ini memang mendengar keluhan seperti itu. Saya juga melihat keramaian di beberapa balai desa 1- 2 hari ini," ungkap Abdul Qodir kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (20/1/2021).

Dia menyampaikan bahwa informasi yang masuk ke DPRD soal penyebab pencoretan puluhan ribu KPM BPNT itu masih simpang siur. Mulai faktor data ganda, KPM sudah ada yang meninggal, menjadi keluarga mampu, dan lainnya. "Hal ini masih kami telusuri," katanya.

Ia meminta agar mekanisme pencoretan dijelaskan kepada masyarakat, utamanya KPM BPNT. "Sehingga, masyarakat khususnya para KPM yang dicoret menjadi paham," ujarnya.

Ia menilai, keresahan yang muncul dampak pencoretan puluhan ribu KPM BPNT itu wajar. Sebab, di saat kondisi pandemi Covid-19 seperti ini, beban masyarakat akan semakin berat jika dihapus dari penerima BPNT. "Makanya, kami butuh penjelasan OPD terkait," cetusnya.

Abdul Qodir mengatakan, DPRD saat ini masih menggali data untuk memastikan pencoretan KPM BPNT itu tepat sasaran dan sesuai mekanisme. "Sebab, desa yang menyodorkan data warga mereka sebagai KPM BPNT sudah musyawarah desa (musdes) dalam jangka 1 tahun 4 kali, yaitu pada tanggal 27 Maret, 27 Juni, 27 September, dan 27 Desember 2020," urainya.

Ia juga mengatakan bahwa selama ini proses pendataan KPM di desa masih terkendala petugas yang kurang paham tentang IT (informasi dan teknologi). Bahkan, sebagian desa dijumpai operator yang sudah lanjut usia.

"Padahal operator desa yang memahami dunia IT yang melakukan pendataan ke Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia (Pusdatin-Kemensos) ini sangat penting," beber Anggota Fraksi PKB tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Sentot Supriyohadi menjelaskan bahwa dicoretnya ribuan KPM BPNT itu merupakan imbas sinkronisasi dan perapian data.

"Sejak Bu Tri Rismaharini menjabat Kemensos RI, kami di daerah dituntut untuk bekerja lebih keras agar up to date soal data kemiskinan serta bantuan sosial," katanya.

Oleh karena itu, Sentot meminta pemdes (pemerintah desa) se-Kabupaten Gresik untuk update data setiap saat. Langkah ini untuk meminimalisir adanya data ganda.

"Juga, untuk mengantisipasi penerima manfaat yang sudah meninggal ataupun sudah mampu, namun tetap terdata sebagai penerima. Jika ada warga yang masih membutuhkan bantuan, pemdes harus proaktif dan mengusulkan kembali bantuan sembako agar dapat bantuan," pintanya.

Mekanismenya, tambah Sentot, pemdes mengusulkan lewat aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar masyarakat yang berhak menerima bisa kembali dapat bantuan kartu sembako tersebut.

"Itu solusinya. Jadi, desa bersangkutan langsung link ke website dinsos via online, dan pihak kecamatan hanya memantau," terangnya.

"Nilai bantuan sosial kartu sembako, setiap KPM mendapatkan kebutuhan pokok senilai Rp 200 ribu setiap bulan dan diambil di e-Warong yang telah ditunjuk," pungkasnya. (hud/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News