Abu Janda Jujur Akui Digaji Timses Jokowi, Bagaimana dengan Denny Siregar?

SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Abu Janda ternyata jujur. Ia mengakui terus terang pernah digaji bulanan cukup besar ketika menjadi tim sukses (timses) Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Meski ia tak menyebut nominal gaji bulanannya, tapi ia mengatakan sangat besar. Nah, bagi Abu Janda, gaji bulanan dari tim Jokowi Ma'ruf yang cukup besar itu menjadi titik balik dalam kehidupan pribadinya. Sebab sebelumnya, ia mengaku hidup dengan kondisi ekonomi pas-pasan.

“Pokoknya yang bener-bener jackpot itu istilahnya ya di situlah. Sebelum-sebelumnya, (asal) bisa makan syukur,” kata Permadi dalam acara Blak-Blakan detik.com.

Pria bernama asli Permadi Arya itu bahkan bukan hanya dibayar bulanan dengan nominal sangat besar. Tapi juga ikut keliling kampanye ke seluruh tanah air hingga luar negeri, terutama Hongkong dan Jepang. Karena itu ia tak mempersoalkan meski tak diangkat sebagai komisaris seperti tim kampanye yang lain. Sebab, bayarannya sudah sangat besar. Namun, setelah pilpres selesai Abu Janda mengaku tak dibayar. Kontraknya habis.

Lalu bagaimana dengan Denny Siregar? Jangankan soal uang, disebut buzzer saja ia semula enggan. Ia – seperti dikutip Kompas - mengaku lebih suka disebut influencer.

"Kalau saya sih lebih comfort disebut sebagai influencer," kata Denny.

Namun dua hari lalu di akun pribadinya, di twitter: @Dennysiregar7, ia mengakui sebagai buzzer. “Dan para buzzer, seperti gua, baru keluar ketika para kadal ingin menguasai dunia. Siapa lagi yang mau melawan keganasan kadal ?” tulisnya.

Apakah para buzzer yang lain – termasuk Denny Siregar - juga dibayar seperti Abu Janda?. “Yang gua kenal, pendukung @jokowi itu banyak banget yg mapan, bahkan banyak yg sosialita. Mrk bela Jokowi krn suka aja, bkn dibayar. Bahkan waktu kampanye mrk rela keluar uang,” tulisnya.

Namun Indonesian Corruption Watch (ICW) mengumumkan bahwa pemeritah diduga telah menggelontorkan anggaran Rp 90,45 miliar untuk jasa influencer, baik individu atau kelompok, dengan tujuan memengaruhi opini publik terkait kebijakan.

Dikutip CNN, peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan bahwa anggaran Rp 90,45 miliar yang diduga untuk jasa influencer tersebut merupakan temuan ICW dalam data yang dikumpulkan pada 14 hingga 18 Agustus 2020. Salah satu metode yang dipakai adalah menelusuri Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai Rp90,45 miliar untuk 40 paket pengadaan," kata dia, dalam konferensi pers bertema "Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?" yang digelar secara daring, Kamis (20/8).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News