Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir ketika menyerahkan pokir kepada Bupati Gus Yani. (foto: SYUHUD/BANGSAONLINE)
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik berharap Pemkab Gresik di bawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan Wabup Aminatun Habibah (Bu Min) bisa menyelesaikan 9 isu strategis yang didapatkan DPRD dari masukan masyarakat. Masukan itu ditampung DPRD melalui program pokok-pokok pikiran (pokir), baik melalui serap aspirasi maupun program lain. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Gresik Moch. Abdul Qodir.
"Dari hasil serap aspirasi masyarakat yang kemudian kami rangkum dalam pokir dapat kami simpulkan ada 9 isu strategis yang diharapkan oleh masyarakat bisa diwujudkan pemerintah di tahun 2022," ujar Abdul Qodir kepada BANGSAONLINE.com, Senin (22/3/2021).
BACA JUGA:
Ditegaskan Abdul Qodir, kesembilan isu strategis itu, yakni infrastruktur jalan baik jalan kabupaten maupun jalan poros desa (JPD) yang belum mampu memberi dukungan maksimal terhadap upaya menciptakan transportasi yang aman dengan keterhubungan (konektivitas) yang efektif. Kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat, tingginya keluhan layanan pendidikan, kesehatan, dan kerentanan masyarakat miskin terhadap fluktuasi ekonomi makro.
"Banjir Kali Lamong adalah masalah lama yang hingga kini belum juga teratasi dan menjadi harapan besar masyarakat Gresik Selatan bisa dituntaskan di pemerintahan Gresik Baru," ucap Abdul Qodir.
Kemudian isu strategis lain, sebagian besar aktivitas masyarakat dari dunia usaha masih belum diarahkan dalam perspektif ramah lingkungan. Selanjutnya isu tentang perhatian di wilayah selatan Gresik seiring telah beroperasinya Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM).
"Problem mendasar pendidikan masih berada di rendahnya kemampuan masyarakat membiayai kelanjutan sekolah anak-anaknya juga menjadi isu strategis," beber Ketua DPC PKB Gresik tersebut.
Masih kata Abdul Qodir, isu strategis lain yaitu kualitas layanan kesehatan di area pedesaan terutama pada kurangnya tenaga medis spesialis dan cakupan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin. "Juga, lemahnya daya saing sektor pengrajin makanan dan nonmakanan (UMKM) Gresik menyebabkan banyak kelompok usaha masih skala rumah tangga," urainya.
Dikatakan Abdul Qodir, kesembilan isu strategis itu terangkum dari sejumlah temuan DPRD Gresik dari hasil aspirasi masyarakat terhadap sektor pembangunan. Dewan menyebar angket kepada masyarakat tentang masalah pembangunan sarana di Kabupaten Gresik.
"Hal ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat terkait dengan pembangunan sarana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat terhadap rencana pembangunan daerah pada tahun berikutnya," katanya.
"Beberapa sarana yang memerlukan respons masyarakat di antaranya sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana perniagaan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH), sarana pemakaman umum, serta sarana parkir, juga menjadi temuan DPRD saat serap aspirasi," jelasnya.
"Makanya, dapat diketahui bahwa mayoritas responden (masyarakat) menitikberatkan program pembangunan daerah pada bidang sarana di Kabupaten Gresik pembangunan dan perbaikan pada sarana pendidikan, pelayanan umum dan pemerintahan, dan kesehatan. Ada sebanyak 17 persen responden menginginkan perbaikan sarana pendidikan," sambungnya.
Masih kata Abdul Qodir, dari total responden, 16 persen di antaranya mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan dan memperbaiki sarana layanan umum dan sarana pemerintahan. Di samping sarana pendidikan yang juga mendapatkan atensi besar dari masyarakat.
Sementara 14 persen responden mengharapkan Pemerintah Kabupaten Gresik memperbaiki dan menambah sarana kesehatan. Menurut masyarakat, sarana kesehatan bagi masyarakat masih kurang. "Salah satu masalah sarana kesehatan yang menjadi perhatian adalah kurangnya fasilitas kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit," ucap Abdul Qodir.
Lebih jauh, Qodir mengatakan dalam angket itu juga disertakan indikator kondisi prasarana seperti jaringan jalan, jembatan, drainase, tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir sampah (TPA), saluran pembuangan air limbah, dan pengolahan air limbah.
