Sempat Ada yang Minta Tolong Dipilih, Ternyata Konvensi Capres NU 2024 Hoaks

Sempat Ada yang Minta Tolong Dipilih, Ternyata Konvensi Capres NU 2024 Hoaks Foto: WhatsApp

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Heboh dan penuh kecaman! Itulah yang mengiringi munculnya flyer Konvensi Capres NU 2024 yang beredar di grup-grup WhatsApp (WA) para kiai dan kader NU. Dalam flyer itu disebutkan bahwa penyelenggara Konvensi Capres NU 2024 itu adalah Tim Sembilan NU. Namun tak disebutkan kapan akan digelar. Hanya tertulis: Sukseskan Konvensi Capres NU 2024.

Dalam flyer itu dipajang gambar 13 tokoh NU. Yaitu KH Said Aqil Siroj, Khofifah Indar Parawansa, Abdul Muhaimin Iskandar, Yenny Wahid, As’ad Said Ali, Mahfud MD, Ida Fauziyah, Wahidudin Adam, Nasaruddin Umar, Andi Jamaro Dulung, Ali Masykur Musa, Nusron Wahid, dan Yaqut Cholil Qoumas.

Baca Juga: Ba'alawi dan Habib Luthfi Jangan Dijadikan Pengurus NU, Ini Alasan Prof Kiai Imam Ghazali

Selain flyer juga beredar polling Konvensi Capres Nahdlatul Ulama. Nama-nama yang tercantum juga 13 tokoh NU tersebut. Dalam poling itu nama Abdul Muhaimin Iskandar paling banyak mendapat poin. Yaitu 1.470 suara. Nama-nama lain yang selama ini selalu muncul dalam survei capres justru berada jauh di bawahnya.

Yang lucu, di antara 13 nama itu ada yang gerilya minta dukungan agar dipilih dalam polling tersebut. “Saya dikirimi pesertanya (seorang dari 13 nama itu-Red), minta tolong dipilih,” tutur seorang kader NU di grup para kiai NU sembari menyebut nama yang minta tolong tersebut. Karuan saja para anggota grup WA yang terdiri dari para kader NU dan kiai itu tertawa.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU H Andi Najmi Fuaidi mengatakan bahwa Konvensi Capres NU 2024 itu . “Itu (poster dan poling) . Saya pastikan tidak ada tim sembilan dari PBNU untuk konvensi Capres NU 2024,” tegas Andi Najmi Fuaidi dikutip NU Online, Rabu (2/6/2021).

Baca Juga: 45 Anggota DPRD Trenggalek 2024-2029 Resmi Dilantik, Bupati Ucapkan Selamat dan Apresiasi

Menurut dia, Konvensi Capres NU 2024 tidak akan pernah terjadi selama tidak ada perubahan putusan dari Muktamar tentang posisi NU sebagai jamiyah diniyah ijtimaiyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan).

“NU masih teguh memegang khittah, bukan lembaga politik, tidak pula berpolitik praktis. NU ini organisasi sosial keagamaan yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Demikian kalau kita mau mengacu pada putusan Muktamar terakhir yang tidak diubah. Itu ada di dalam anggaran dasarnya. Secara organisasi seperti itu,” tegas Andi.

Namun, tegas dia, NU tidak pernah melarang para anggota atau warganya berpolitik praktis. Bahkan, NU menganjurkan seluruh Nahdliyin untuk mempergunakan hak politiknya dalam persoalan politik praktis karena dilindungi oleh undang-undang.

Baca Juga: Kenalkan Kehidupan Kampus, Unusida Gelar PKKMB untuk Mahasiswa Baru

“Kalau larangan (berpolitik praktis) tidak ada karena itu hak pribadi masing-masing. NU tentu tidak bisa menilai seseorang melanggar atau tidak dalam penggunaan hak politiknya. Karena sekali lagi NU itu bukan institusi atau lembaga politik,” tuturnya.

“Kecuali politik yang terkait dengan politik kebangsaan. Mbah Sahal Mahfudh mensyarahi politik kebangsaan yang disebut dalam anggaran dasar bahwa NU itu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,” imbuh Andi.

Ia menyatakan bahwa politik kebangsaan merupakan cara untuk memastikan Pancasila dan UUD 1945 tetap terjaga. Saat ada upaya-upaya untuk mengalihkan, mengubah, serta melencengkan dasar negara dan konstitusi negara itu, maka NU akan melakukan gerakan politik kebangsaan untuk mengamankan keduanya.

Baca Juga: Gunakan Baju Perjuangan, Ony-Antok Berangkat Daftar Pilbup ke KPU Ngawi

“Tapi NU tidak bermain di wilayah politik kontestasi. Artinya, secara organisasi, NU tidak berpolitik secara praktis. Kalau personnya silakan. Warga NU tidak harus diajari soal batasan-batasan dan anjuran berpolitik karena mereka sudah tahu dan memiliki chemistry masing-masing,” tuturnya.

Ia memberi contoh saat KH Ma’ruf Amin mencalonkan diri menjadi Wakil Presiden pada 2019 lalu. Menurut dia, Kiai Ma’ruf melepaskan jabatan sebagai Rais Aam PBNU.

“Ketika jadi Cawapres 2019, beliau (Kiai Ma’ruf) tidak lagi menduduki posisi Rais Aam PBNU. Harus melepas (jabatan Rais Aam). Secara institusi, NU tidak mungkin melakukan politik kontestasi karena tidak dibenarkan,” katanya. 

Baca Juga: Pelantikan Anggota DPRD Kota Madiun Periode 2024-2029, Ada 13 Orang Baru

Hingga kini siapa yang membuat dan mengedarkan flyer Konvensi Capres NU 2024 dan polling Capres NU masih misteri. Namun ada yang menduga hanya orang iseng. 

"Atau senaja dibuat dan diedarkan oleh orang yang selama ini ngebet jadi capres tapi elektabilitasnya tak ngangkat-ngangkat. Lalu bikin flyer dan poling yang diisi kelompoknya sendiri," kata seorang kader NU sembari tertawa. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Sejumlah Pemuda di Pasuruan Dukung Muhaimin Maju Calon Presiden 2024':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO