![Kapolri Minta Forkopimda Sumbar Perkuat Strategi Mitigasi Covid-19 di Sektor Ekonomi Warga Kapolri Minta Forkopimda Sumbar Perkuat Strategi Mitigasi Covid-19 di Sektor Ekonomi Warga](/images/uploads/berita/700/e752f3734f62621f428361fb7fadcfdb.jpg)
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Komisaris Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat penanganan dan pengendalian Covid-19 bersama dengan Forkopimda Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (13/8/2021).
Dalam arahannya, Komjen Pol Listyo Sigit meminta Forkopimda Sumbar untuk melakukan penguatan strategi mitigasi Covid-19, di beberapa tempat seperti pasar dan warung makan. Tujuannya agar roda perekonomian warga tetap bergerak, namun laju pertumbuhan virus corona dapat ditekan.
"Strategi mitigasi pada sektor-sektor yang dilakukan pelonggaran harus dilakukan. Sehingga ekonomi rakyat dapat berjalan, namun laju penyebaran Covid-19 tidak kembali meningkat," kata Sigit saat memberikan pengarahan ke Forkopimda Sumbar.
Mantan Kapolda Banten itu menekankan, di tengah pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia saat ini mulai tumbuh sebesar 7,07 persen. Sementara, Sumbar meningkat sekira 5,76 persen.
Sigit menyebut bahwa momentum pertumbuhan ekonomi dewasa ini mencerminkan optimisme Indonesia bisa bangkit di tengah pandemi Covid-19. Sebab itu, kata Sigit, seluruh elemen masyarakat harus sama-sama menjaga sektor kesehatan agar perekonomian masyarakat bisa terus bangkit.
"Momentum pertumbuhan ekonomi ini harus kita jaga dengan kesehatan sebagai modal dasar. Jika kasus Covid-19 bisa ditekan, pertumbuhan ekonomi dapat kembali berjalan normal," ujar eks Kabareskrim Polri ini.
Strategi mitigasi atau pengendalian Covid-19 yang harus diperkuat antara lain, protokol kesehatan yang ketat seperti 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak), penguatan 3T (testing, tracing, dan treatment). Dan terakhir, adalah melakukan akselerasi atau percepatan vaksinasi.
"Prokes ketat 3M, strategi mitigasi pada sentra ekonomi kerakyatan dan penerapan prokes kawasan, edukasi dan ops yustisi untuk memastikan kepatuhan terhadap prokes, dan penyekatan untuk mengurangi mobilitas masyarakat," ucap Sigit.
Klik Berita Selanjutnya