Tinjau Proyek RSUD Krian, BHS Dorong Pemkab Sidoarjo Tambah RSUD Lagi

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Pemkab Sidoarjo menambah lagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Politisi Partai Gerindra itu menilai RSUD Krian yang kini tengah dibangun oleh Pemkab Sidoarjo, belum cukup untuk melayani warga Krian, Balongbendo, Prambon, Tarik dan Wonoayu.

Kata BHS, kesehatan merupakan aset terbesar dari sumber daya manusia (SDM). Apalagi undang-undang menyatakan pemerintah menjamin kesehatan masyarakatnya.

"Di sini pentingnya fasilitas kesehatan. Tidak hanya fasilitas infrastruktur, tapi juga fasilitas SDM-nya," cetus BHS saat meninjau pembangunan RSUD Krian, di Kelurahan Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, Selasa (31/8/2021).

BHS menilai fasilitas infrastruktur kesehatan di Sidoarjo, sangat kurang. Di wilayah Krian, Balongbendo, Prambon, Tarik dan Wonoayu, yang menjadi target sasaran dari RSUD Krian yang biasa disebut RSUD Sidoarjo Barat (Sibar), jika dijumlah, warganya sekitar 370 ribu orang.

Nah, 370 ribu warga itu ternyata dilayani dengan 144 bed yang disediakan RSUD Krian, di mana rasio bed itu satu banding 200 atau 5 banding 1.000. Sementara jika RSUD Krian, 1 banding 2.000.

"Jadi jumlah bed di RSUD itu (RSUD Krian) juga masih kurang. Dan tugas dari pemerintah itu harus bisa membuat target pembangunan RSUD lagi," beber mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.

Kata BHS, Pemkab Sidoarjo bisa menambah RSUD di wilayah barat sisi selatan. Kata BHS, itu penting karena di wilayah tersebut belum ada RSUD. Sehingga nanti juga bisa melayani warga di Prambon, Tulangan, dan Krembung.

"Jadi, jangan malah larinya ke Sukodono. Karena katanya rencana mau bangun RSUD di Sukodono. Kalau Sukodono kan sudah ada RSUD Krian. Kan jaraknya dekat dengan RSUD baru itu," jlentreh alumni ITS ini.

Sehingga, kata BHS, Pemkab Sidoarjo seharusnya membangun RSUD di wilayah perbatasan Tarik, Prambon, Krembung dan Tulangan, sehingga masyarakat di pinggiran tidak kesulitan saat berobat.

"Termasuk jumlah dokter. Sidoarjo harusnya mendirikan fakultas kedokteran maupun menambah sekolah perawat, untuk membenahi SDM yang cepat di bidang kesehatan," tandas pengusaha bidang transportasi laut ini.

Terkait pembangunan RSUD Krian, BHS minta agar saat operasional, warga bisa memanfaatkannya untuk berobat secara gratis. Sebab RSUD ini dibiayai dana APBD.

"Jadi, nanti dalam pelaksanaannya harus gratis seperti puskesmas," tegas penasihat utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) Grup ini.

BHS pun memberi apresiasi ke pelaksana proyek RSUD Krian, karena hasil pekerjaan rapi dan cepat. "Hanya saja, dengan jumlah bed dengan kondisi luasan yang demikian luas, sebenarnya RS ini memang harusnya sudah RS tipe B. Tadi saya lihat masih 144 bed," bebernya.

Saat berbincang dengan pelaksana proyek, BHS menerima informasi bahwa pekerja lokal berjumlah 40 persen dan luar daerah 60 persen. BHS pun meminta agar persentase itu diubah. "Tolong dibalik. Lokal 60 persen dan luar daerah 40 persen," pinta BHS.

Saat melihat proyek RSUD Krian ini, BHS didampingi anggota Komisi E DPRD Jatim dr Benyamin Kristianto. "Seperti yang disampaikan Pak BHS, RS yang demikian luas ini bagusnya adalah tipe B. Sesuai aturan Kemenkes yang baru, sekarang untuk naik tipe D, C, B itu tergantung bed saja. Sehingga ya nambah bed saja," bebernya.

Ditambahkan Benyamin, saat pandemi Covid-19, pemkab akhirnya mendirikan posko-posko di desa. Nah, alangkah bagusnya kalau RSUD ini sudah berdiri (operasional). "Tentu jauh lebih elegan daripada ditangani di daerah-daerah, yang penangannya tidak maksimal," tandas Benyamin.

Site Manager PT Permata Anugerah Yalapersada, Agus H menyatakan, saat ini progres pembangunan RSUD Krian sudah 20 persen. Dia optimistis bisa menyelesaikannya pada Desember 2021. "Ini paralel. Konstruksi jalan, finishing juga jalan," jelasnya. (sta/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News