Tindak Lanjuti Implementasi Perpres Pendanaan Pesantren, Ketua PKB Bangkalan Dorong DPRD Buat Perda

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Syafiuddin, Ketua DPC PKB Bangkalan berharap DPRD Bangkalan dapat memasukkan Perpres No 82 Tahun 2021 ke dalam prolegda sebagai instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah (perda).

Menurut Abah Syafi, sapaan Syafiuddin, Perpres Pendanaan Pondok Pesantren tidak dapat diimplementasikan jika tidak didukung dengan adanya peraturan daerah.

Baca Juga: Polres Tanjung Perak Amankan Eks Anggota DPRD Bangkalan atas Dugaan Kepemilikan Sabu

"Tanpa adanya perda, perpres ini tidak bisa mengakses APBD. Jadi secepat mungkin anggota DPRD khususnya Fraksi PKB untuk mendorong membentuk perda. Sehingga keinginan dari pemerintah pusat dapat segera terealisasi dan bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya kepada wartawan setelah melakukan kunjungan ke Fraksi PKB dan para pimpinan DPRD Bangkalan di Kantor DPRD Bangkalan, Senin (20/9/2021).

Ia meminta anggota DPRD Fraksi PKB Bangkalan dapat menjadi motor penggerak terbitnya perda. Namun, tetap bersinergi dengan seluruh fraksi yang ada di DPRD.

Baca Juga: Ratusan Warga Madura Ramaikan Pelantikan Syafiuddin Jadi DPR RI Kedua Kalinya di Senayan

Syafiuddin mengatakan, penyiapan perda ini sesuai instruksi dan petunjuk dari Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, agar fraksi PKB melakukan sosialisasi pelaksanaan Perpres Pendanaan Pondok Pesantren. 

Sementara itu, Heriyanto, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bangkalan memastikan akan memasukkan Perpres No 82 Tahun 2021 ke dalam pembahasan Perda Tahun 2022.

"Pada triwulan pertama nanti akan saya bawa aspirasi tersebut. Apa akan dipansuskan atau dibahas oleh pengusul. Yang penting pada perinsipnya ketika perpres ini sudah menjadi perda bukan lagi milik kelompok, tapi sudah menjadi dokumen negara," ujar anggota Fraksi PKB ini. (ida/uzi/rev)

Baca Juga: DPRD Bangkalan Umumkan Usulan Calon Pimpinan Dari Partai Pemenang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News