Biaya Membengkak, BHS Nilai Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Rasional

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak rasional. Sebab, anggaran tersebut mengalami pembengkakan sebesar USD 2 miliar dari USD 6,07 miliar, menjadi USD 8 miliar atau setara dengan Rp114 triliun.

"Ini merupakan pembengkakan biaya fantastis, karena nilai penawaran awal dari China sebesar USD 5,55 miliar. Bila jumlah total biaya 8 miliar USD, maka terjadi kenaikan sekitar 2,5 miliar USD atau terjadi kenaikan 40 persen lebih," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Jumat (15/10).

Seharusnya, kata BHS, pembengkakan biaya ini tidak dibebankan kepada APBN, sesuai perjanjian awal dengan China pada saat pelelangan. Ia pun meminta kepada pihak terkait untuk memeriksa kembali anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung, itu.

"Maka BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diharapkan mengaudit anggaran kereta cepat tersebut," tuturnya.

BHS memaparkan, pembengkakan biaya yang begitu banyak, senilai USD 2 miliar, akan sangat membebani masyarakat, karena investasinya sebagian besar menggunakan uang rakyat, yakni dana APBN.

Menurut dia, masyarakat juga bakal kesulitan untuk mendapatkan tarif murah bila menggunakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tentu, transportasi ini akan menjadi tidak ekonomis yang akhirnya tidak diminati oleh masyarakat.

"Dengan biaya pembangunan sebesar Rp114 triliun ini, pemerintah mempunyai target bisa menumbuhkan ekonomi yang besar dan menampung banyak jumlah tenaga kerja. Tetapi seharusnya pemerintah bisa melakukan investasi dengan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, guna menumbuhkan ekonomi dan menampung tenaga kerja yang jauh lebih besar," paparnya.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur itu juga memberi contoh, pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sumatera yang saat ini masih kurang sekitar 1.500 kilometer. Bila ini diprioritaskan, maka hanya membutuhkan biaya sebesar Rp45 triliun, dengan asumsi per kilometer rel kereta api biaya sebesar Rp30 miliar, sesuai data yang dilansir oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Rel kereta api tersebut, lanjut BHS, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengangkut penumpang dan logistik guna mengantisipasi penduduk sekitar 60 juta dan komoditas logistik yang saat ini sangat melimpah akibat sulitnya mendapatkan transportasi dan banyaknya prasarana jalan yang mengalami kerusakan parah di wilayah Sumetara, mulai dari ujung Selatan ke Utara dan sebaliknya.

Menurut dia, dengan adanya rel kereta api Trans Sumatera, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia akan terjadi. Keterbatasan jumlah rollling stock (rangkaian kereta api) yang ada di Sumatera saat ini bisa ditambahkan dengan 200 rangkaian kereta api penumpang, dan barang yang hanya membutuhkan anggaran pembangunan sebesar Rp8 triliun. Dengan asumsi per satu rangkaian dengan anggaran Rp40 miliar. Ini bisa meningkatkan hampir 3 kali lipat dari jumlah rangkaian kereta api yang ada di Sumatra saat ini.

"Dengan hanya membutuhkan total biaya Rp53 triliun di atas, akan berdampak kenaikan ekonomi signifikan di wilayah seluruh Sumatra dan ini tentunya berdampak jauh lebih besar daripada kita membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang hanya mengangkut penumpang saja dan melayani jumlah penduduk sekitar 15 juta untuk Kota Jakarta dan Bandung," ungkapnya.

Untuk itu, ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, untuk menumbuhkan ekonomi dan serapan tenaga kerja yang jauh lebih besar serta dampak pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah seluruh Indonesia.

"Bila dengan anggaran Rp114 triliun tersebut sebenarnya cukup untuk membangun jalur rel kereta api Trans Sumatra dan rel kereta api Trans Sulawesi beserta sarananya berupa ratusan rangkaian kereta api baik barang maupun penumpang," pungkas Ketua Dewan Penasehat Gerindra Jawa Timur itu. (sta/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News