Pimpin Rakor Tingkat Provinsi, Gubernur Khofifah Antipasi Gelombang PMI pada Nataru

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menyusun langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Provinsi bersama forkopimda dan bupati/wali kota se-Jatim di Convention Hall, Grand City Surabaya, Senin (15/11).

Tampak hadir di mimbar para pimpinan, Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V brawijaya, Kajati Jatim, Ketua Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Nasional Prof. Wiku, serta Plh. Sekdaprov Jatim. Juga hadiri para Bupati/Wali Kota beserta Kapolres dan Dandim serta Kajari se-Jatim.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini terus mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menjalankan prokes. Masyarakat diminta untuk tidak lengah, karena saat ini masih dalam pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah (Pemda) bersama forkopimda pun diminta untuk melakukan upaya akseleratif vaksinasi.

"Bisa dengan pendekatan kultural serta kearifan lokal lainnya. Saya rasa seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten/kota pasti paham dan memiliki caranya tersendiri dalam melakukan upaya akseleratif yang inovatif tersebut," ungkap Gubernur Khofifah dalam rakor.

Gubernur Khofifah mewaspadai para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan masuk ke Jatim melalui pintu-pintu nonpenerbangan internasional. Seperti disinyalir di Malaysia dan Singapura ditemukan varian baru Covid-19 yakni AY.4.2 yang sudah terdeteksi di sana.

Gubernur Khofifah meminta kepada Kapolda dan Pangdam membantu koordinasi dengan pemda tempat transit perihal wilayah perlintasan antar provinsi. Kedatangan para PMI disinyalir dapat melalui pelayaran dilanjutkan penerbangan domestik, terlebih ketika penerbangan internasional melalui Bandara Internasional Juanda masih ditutup.

Selain bentuk kewaspadaan di area pintu masuk, Khofifah juga menyatakan bahwa kabupaten/kota harus segera menyiapkan operasi yustisi secara random, utamanya sebagai kesiap siagaan menjelang Nataru. "Kondisi antisipatif ini menjadi format untuk bersiap mengantisipasi natal dan tahun baru," ungkapnya.

Ia mengatakan, meski gelombang kepulangan PMI yang masif ini belum terjadi, tindakan preventif dan pengawasan sudah harus digencarkan. Terutama dari jalur Malaysia ke Indonesia yang bisa melalui banyak pintu.

"Koordinasi dengan kabupaten/kota yang menjadi perlintasan harus kita koordinasikan bersama dan komunikasikan. Sangat mungkin mereka masuk melalui kapal dan lanjut dengan domestic flight, dan sebagainya," imbau mantan Mensos RI itu.

Khofifah mengajak kabupaten/kota yang ada di Jatim untuk menjaga dan meningkatkan vaksinasi, serta secara akseleratif menggenjot vaksinasi.

"Harus ada akselerasi, perlu ada percepatan yang didorong. Baik itu vaksinatornya ditambah, tenaga adminnya, layanannya ditingkatkan, kita harus bersinergi bersama untuk mengatasi semua kendala," katanya.

Khofifah juga menyampaikan kabar-kabar baik seputar update Covid-19 di Jatim. Di antaranya, perekonomian Jatim yang tumbuh quartal to quartal sebesar 2,26% berdasarkan data BPS per 5 November 2021. Pertumbuhan q to q sebesar 2,26% ini berada di atas rata-rata nasional, yaitu 1,55%.

Data BPS juga menunjukkan bahwa pengangguran di Jatim juga mengalami penurunan sebanyak 0,1% di mana penurunan terbesar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yaitu sebesar 1,33%.

"Apa yang kita khawatirkan adalah ekonomi terkontraksi. Alhamdulillah, berkat sinergi berbagai pihak ekonomi di Provinsi Jawa Timur tetap tumbuh positif sebesar 2,26% sementara nasional 1,55%. Bahkan tingkat pengangguran di jatim mengalami penurunan 0,1%," sebutnya.

Khofifah berharap, rakor kali ini dapat menyamakan gerak seluruh elemen strategis di Jawa Timur agar dapat mengambil langkah antisipasi khususnya dalam menghadapi Nataru sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan.

"Nataru harus diantisipasi, maka perlindungan dan keselamatan masyarakat harus dimaksimalkan. Semua Pemda dan jajarannya telah bekerja keras dalam memulihkan berbagai sektor di Jatim. Dengan ini semua ikhtiar yang kita lakukan InsyaAllah komprehensif," jelasnya.

Gubernur Khofifah mengimbau kepada pemda/pemkot untuk mengantisipasi bersama titik-titik wisata yang berpotensi banjir pengunjung di masa liburan Nataru.

"Ada liburan Nataru yang harus diantisipasi bersama, titik-titik wisata, seperti di Batu, Banyuwangi, dan titik lainnya seperti Lamongan mohon semua mengantisipasi dari berbagai lini," tegas Khofifah.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengungkap pentingnya pelaksanaan operasi yustisi di titik-titik perbatasan. Mengingat di Nataru sebelumnya mobilitas masyarakat cukup meningkat di akhir tahun.

"Bisa juga dengan disiasati pelaksanaan operasi secara random di titik-titik tertentu," katanya

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menyampaikan, bahwa capaian positif serta pujian dari berbagai pihak tidak boleh membuat Jatim berpuas diri. Karena masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya pada vaksinasi lansia.

"Kita tidak boleh puas, kita harus menyelesaikan yang belum bagus. Utamanya vaksinasi lansia yang juga menjadi indikator dari penentuan level PPKM," paparnya.

Secara khusus, Suharyanto mengajak seluruh pemerintah dan forkopimda kabupaten/kota untuk fokus pada pemenuhan target vaksinasi lansia.

Dirinya memaparkan 21 kabupaten/kota menjadi penopang didapatnya Level PPKM Provinsi Jatim menjadi Level 2 karena capaian vaksinasi lansia yang melebihi target. Sedangkan 17 kabupaten sisanya dirasa Suharyanto masih perlu mengejar target.

"17 Kabupaten itu capaian vaksinasinya masih di bawah 40%. Kita sekarang fokus suplai vaksin kepada daerah-daerah yang memang kurang untuk capaiannya," jelasnya

Sehingga menurut Suharyanto, strategi yang paling tepat adalah bersinergi dengan seluruh pihak yang ada, baik dari Pemerintah, TNI, Polri, nakes, masyarakat.

"Intinya sinergi atau kerja sama berbagai pihak ini sangat penting," tukasnya.

Suharyanto kemudian juga memaparkan bahwa strategi kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan capaian vaksinasi dirasa sangat perlu.

"Karena sudah banyak contohnya. Misalnya di Malang yang memberikan sembako usai vaksin. Di Situbondo ada reward dan punishment bagi kepala desa yang capaian vaksin rendah, serta operasi PPKM gabungan seperti yang dilakukan Kota Surabaya. Vaksinasi door to door juga sangat memberikan dampak bagus," jelasnya.

Relokasi stok vaksin juga sangat berpengaruh dalam strategi percepatan vaksinasi. Suharyanto kemudian mengatakan kepada tiap-tiap daerah jika ada stok vaksin yang tidak diminati untuk segera melapor.

"Agar kita bisa lakukan relokasi vaksin. Bisa diserahkan ke Kodam atau bertukar dengan daerah yang lainnya," paparnya.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan secara prinsip menangani penyakit ini adalah semakin cepat belajar dan menangani maka semakin cepat kita bisa merespons.

“Tidak perlu menunjukkan kehebatan. Tapi bagaimana kita bisa merespon cepat dan menangani dengan tepat," tuturnya.

Wiku menegaskan, pembatasan mobilitas menjadi kunci utama menekan laju penyebaram Covid-19. Hal ini juga berpengaruh, utamanya implementasi kebijakan dari pemerintah terhadap kedatangan asing dan domestik. Serta pelaksanaan PPKM Mikro yang bisa mempersempit ruang gerak virus sulit bergerak sehingga prokes berjalan lancar.

"Jangan hanya percaya vaksin, tapi prokes dan pengendalian wilayah melalui satgas terkait serta kebijakan juga harus dilaksanakan dengan baik. Ini memang sulit, utamanya dalam keaadan kejenuhan masyarakat meningkat," paparnya

Saat ini mekanisme perubahan kebijakan dilakukan secara dinamis sesuai dengan keadaan di lapangan. Kelonggaran-kelonggaran yang dilakukan tentunya untuk meningkatkan kegiatan serta aktifitas ekonomi. "Tapi syaratnya tidak boleh ada peningkatan kasus," pesannya.

Wiku menyampaikan bahwa banyak daerah utamanya posko di masing-masing kelurahan selama 7 hari terakhir tidak melakukan pelaporan kinerja.

"Interoperabilitas ini sangat diperlukan. Ini masih dalam kondisi kasus terkendali, kalau pas terjadi di Juli-Agustus lalu, akan kuwalahan pemerintah," tukasnya.

Tercatat dalam data Satgas Covid-19, Kab. Lumajang menjadi wilayah yang melakukan pelaporan kegiatan posko desa tertinggi yakni 98,9%. Diikuti Kab. Tuban 96,1%, Kota Surabaya 91,8% dan Kabupaten Madiun 90,2%. Kelimanya menjadi daerah yang unggul dalam pelaporan kinerja di 7 hari terakhir.

Sedangkan untuk pelaporan tingkat kepatuhan prokes, Kota Mojokerto menjadi wilayah yang unggul dalam pelaporan kepatuhan prokes dengan prosentase 100% cakupan. Sedangkan Kota Kediri dan Kota Mojokerto menjadi wilayah terendah dalam pelaporan kepatuhan prokes. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News