Raih Penghargaan IGA 2021 dari Kemendagri, Gubernur Khofifah Minta ASN di Jatim Terus Berinovasi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) kembali menorehkan prestasi tingkat nasional dengan menerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021 kategori Provinsi Terinovatif dari Kemendagri.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak, khususnya ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang terus melakukan inovasi untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat.

"Saya mengajak seluruh ASN Pemprov Jawa Timur untuk menjadikan apresiasi IGA Award dari Kemendagri tahun 2021 bagi Jawa Timur sebagai provinsi terinovatif sebagai pendorong bagi kita untuk terus berinovasi memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat Jawa Timur serta percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Kamis (30/12).

Ia juga mendorong ASN Pemprov Jatim agar menciptakan inovasi dengan mengolerasikan percepatan layanan melalui motto Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap Transparan-Akuntabel dan Responsive (CETTAR) kepada seluruh masyarakat di wilayahnya.

Menurut dia, sejumlah format semacam ini mampu mempercepat terwujudnya pelayanan masyarakat yang lebih baik melalui berbagai inovasi dari Pemprov Jatim, dan merupakan wujud realisasi atas komitmen kerja CETTAR yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Hal ini, selaras dengan motto kerja ASN Pemprov Jatim CETTAR yang kemudian mengalir ke seluruh sendi layanan perangkat daerah. Semoga ke depan, kita bisa terus terobosan yang inovatif, kreatif, dan produktif, sehingga lebih baik dan lebih baik lagi, lebih cepat dan responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat Jawa Timur," tuturnya.

Penghargaan berupa piala dan piagam tersebut diberikan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Rabu (29/12). Penganugerahan ini dipimpin langsung oleh Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro.

Ada enam kategori penghargaan yang diberikan dalam IGA 2021, yakni kategori sangat inovatif, kategori provinsi serta kota sangat inovatif, kategori kabupaten terinovatif, kategori Kota Terinovatif, kategori daerah perbatasan dan tertinggal inovatif serta kategori provinsi terinovatif.

Jatim menerima penghargaan kategori provinsi terinovatif bersama empat provinsi lainnya, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Penghargaan berupa piagam diserahkan oleh Mendagri kepada Gubernur NTB yang hadir secara langsung.

Tito berujar bahwa IGA 2021 yang merupakan kegiatan tahunan bukan sekadar seremonial, momentum ini mendorong semua kepala daerah semakin meningkatkan terobosan yang kreatif dan inovatif di masing-masing daerahnya.

"Dengan demikian, mampu menciptakan iklim yang kompetitif, mensejahterakan masyarakatnya dan kapasitas fiskal lebih mandiri," kata Tito.

Agar ada peningkatan terobosan layanan yang kreatif dan inovatif, ia menuturkan, kuncinya adalah gaya kepemimpinan dari masing-masing kepala daerah. Kepala daerah, lanjut Tito, menjadi kunci desentralisasi otonomi daerah yang harus memiliki tiga pola strong leader yang kuat.

Pertama, memiliki power (membuat aturan, mengambil keputusan, membuat rancangan APBD, mengejar pendapatan, mengeksekusi anggaran). Kedua, memiliki follower (staf formal, hingga massa akar rumput, dan yang terakhir memiliki konsep untuk mengetahui tujuan daerahnya mau dibawa kemana. Inilah perbedaannya dan kuncinya di sini, strong leader.

"Dari 548 kepala daerah akan terlihat di bagian ketiga, yakni konseptual memunculkan terobosan yang kreatif sehingga pemimpin yang berciri konseptual menjadi kunci kesuksesan suatu daerah sehingga mandiri secara fiskal dan rakyat turut sejahtera," urai Tito.

Berikut kriteria penilaian pemerintah daerah inovatif, mengandung pembaharuan seluruh dan sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, inovasi tersebut harus merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta dapat direplikasi. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News