Sejumlah aktivis melakukan hearing dengan eksekutif di Kantor Pemkab Pasuruan.
"Penerepan SIPD itu sendiri berlaku sejak 2020 untuk penganggaran dalam APBD 2021 hingga pada 2022. Meski sejatinya, penerapan SIPD oleh pemerintah pusat tersebut belum sempurna. Namun, semua program yang ada dalam penganggaran, berawal dari SIPD tersebut," ujarnya.
Begitu juga dengan kajian lingkungan oleh DLH. Menurutnya, DLH sudah memasukkan program tersebut pada SIPD tahun anggaran 2022. Hanya saja, anggaran tersebut kurang, karena hanya dialokasikan Rp12 juta.
Karenanya, anggaran tersebut kemudian diusulkan tambahan di P-APBD 2022. Besarnya mencapai kisaran Rp 300 juta.
“Jadi, program tersebut (kajian lingkungan) sudah masuk dalam SIPD. Bahkan, sudah masuk pembahasan di tingkat komisi,” jelas lelaki yang juga menjabat Sekda Kabupaten Pasuruan tersebut.
Wakil Ketua Timgar Pemkab Pasuruan, Ikhwan, juga menegaskan tidak ada anggaran siluman yang dilakukan Pemkab Pasuruan. Kata dia, semua penganggaran ataupun program, sudah sesuai dengan tahapan.
“Kalau ada yang main-main, bisa dilihat kok, berhentinya di mana. Jadi bisa terpantau. Jadi, itulah bentuk transparansi kami. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Semua bisa dibuka. Tapi ibaratnya mau masuk rumah orang, kan izin dulu,” paparnya. (par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
