Jelang Ramadan, Adhy Karyono Tegaskan Jawa Timur Siap Kendalikan Inflasi

Kemudian terkait antisipasi dampak perubahan iklim, Adhy menyebut langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemprov Jatim antara lain optimalisasi pengairan melalui sumur dalam, sumur renteng, sumur dangkal, irigasi tetes atau embung; optimalisasi jaringan irigasi dan menjaga kebersihan saluran.

Selain itu juga gencar melakukan implementasi inovasi teknologi yang adaptif, menggunakan benih adaptif dan tahan banjir maupun kekeringan; menggerakkan brigade proteksi untuk antisipasi serangan organisme pengganggu tanaman (OPT); memanfaatkan informasi early warning system atau EWS dari BMKG sebagai langkah adaptif, serta menerapkan teknik konservasi lahan yang baik guna mencegah erosi.

"Early warning system dari BMKG juga akan menjadi acuan kita, kemudian konservasi lahan untuk mencegah erosi juga menjadi perhatian kita," terangnya.

Sedangkan langkah strategis untuk memperkuat bufferstock, dilakukan Pemprov Jatim dengan mengoptimalkan dan menguatkan cadangan pangan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, desa dan di masyarakat sendiri; melakukan kerjasama dengan daerah surplus terdekat; pengawalan dan pengamanan terhadap standing crop yang ada; mengoptimalkan penggunaan input pada komoditas aneka cabai dan bawang merah; mendorong skema pembiayaan dengan kredit usah rakyat (KUR), dan memperkuat sistem logistik dan distribusi komoditas strategis.

"Kita upayakan untuk melakukan semua langkah dengan optimal supaya tingkat inflasi kita juga semakin terkendali," tegasnya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, menyampaikan ada 9 langkah yang harus dilakukan seluruh daerah untuk bisa mengendalikan inflasi yang terjadi jelang puasa ramadan dan hari raya idul fitri tahun 2024 ini.

Langkah-langkah tersebut antara lain selalu memantau harga bahan pangan dan stoknya, melakukan sidak ke pasar dan distributor, menggelar rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah bersama Forkopimda, Bulog, asosiasi pengusaha dan BPS.

Lalu menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting lainnya, pencanangan gerakan menanam tanaman cepat panen, melaksanakan operasi pasar murah, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran rantai pasok, merealisasikan belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung pengendalian inflasi, memberikan bantuan transportasi atau subsidi transportasi dari APBD.

"Kalau sembilan ini saja dikerjakan, sesuai dengan masalah di lapangan komoditas apa yang naik, penyebabnya apa, suplainya kurang, pasokannya yang kurang atau distribusi yang tidak jalan, baru kemudian ditelusuri, kalau suplai berarti perlu adanya tambahan suplai, entah dari gerakan tanam sendiri atau dari luar," katanya.

Ia juga meminta agar seluruh kepala daerah yang hadir untuk benar-benar menyerap segala masukan dan insight yang diberikan pada rakor kali ini. Karena menurutnya hal ini akan bermanfaat saat para kepala daerah memimpin rapat pengendalian inflasi dengan para bupati walikota dan semua stakeholder yang ada di daerah provinsi masing-masing.

"Intinya masyarakat tersedia bahan pokok penting, yang kedua harganya juga dapat terjangkau, kita harus kendalikan agar masyarakat tenang, saudara-saudara umat muslim yang melaksanakan ibadah Ramadan dan merayakan hari raya idul fitri dengan baik dan lancar semua, Indonesia juga tetep aman." pintanya.

Di sisi lain Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan sesuai arahan Presiden RI, Bapanas harus benar-benar memperhatikan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga. Oleh sebab itu ia meminta semua kepala daerah untuk bersama-sama melakukan gerakan pangan murah, sinergi dengan tim pengendali inflasi daerah, pemantauan harga pasar, induk, tradisional, dan retail modern.

Ia mengatakan rakor kali ini penting karena semua harus menjaga pangan dari hulu sampai dengan hilir. Ia menyebut ekosistem pangan yang akan dan sudah dibangun memperhatikan dua hal yaitu menjaga nilai tukar petani utamanya tanaman pangan, juga menjaga harga di hilir dengan HAP atau HET yang sudah diberikan.

"Kami berharap dukungan dan kerjasama seluruh kepala daerah, pemerintah provinsi, kabupaten kota untuk terus menerus melaksanakan tiga hal tersebut, sehingga nanti masyarakat bisa beribadah dengan nyaman," ucapnya dalam sambutannnya. (dev/mar)