PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 6,5 hektare lahan tembakau yang ada di Desa Gambiran, Prigen, Kabupaten Pasuruan, rawan kekurangan air.
Hal itu disampaikan oleh Prabowo Santoso, Koordinator Petani Tembakau kepada BANGSAONLINE.com di lokasi kebun tembakau, Sabtu (27/7/2024).
BACA JUGA:
- Ketua GM FKPPI Kabupaten Pasuruan Optimis Rusdi-Shobih Menang di Pilkada 2024
- Lagu Kemenangan Prabowo Iringi Pendaftaran Rusdi-Shobih ke KPU Kabupaten Pasuruan
- Rekom Demokrat Perkuat Dukungan untuk Pasasangan Mas Rusdi - Gus Shobih di Pilkada Pasuruan
- Demi Perubahan di Kabupaten Pasuruan, Gus Saif All Out Dukung Mas Rusdi
Ia menjelaskan, air dari atas yang mengalir ke hilir sering habis di tengah jalan. Sumber yang berjarak 1,5 kilometer dari lahan tembakau itu sebenarnya besar, namun air habis karena teresap tanah.
Oleh karena itu, mereka berharap agar saluran irigasi yang mengaliri persawahan, khususnya sawah tembakau, mendapat perhatian dari pemerintah.
"Melihat kualitas tembakau sangat menjanjikan, kami berharap saluran air diperbaiki atau ada pipanisasi. Jadi pemerintah tidak hanya membangun plengsengan, tapi rabatnya juga penting," kata Prabowo.
Menanggapi keluhan tersebut, H. M. Rusdi Sutejo terjun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi. Ia berjanji akan mencarikan solusi atas permasalahan yang dialami petani tembakau di Desa Gambiran.
"Kalau memang butuh bor, ya di bor. Kalau butuh perbaikan, ya diperbaiki," ucap bakal Cabup Pasuruan dari Partai Gerindra tersebut.
Namun, Rusdi menyarankan agar kelompok tani melengkapi administrasi terlebih dahulu agar lebih mudah mengajukan bantuan. "Lebih cepatnya diajukan sekarang, agar segera dibahas dalam perubahan anggaran 2024 ini," katanya.
Rusdi menyadari tembakau di Kabupaten Pasuruan sangat dibutuhkan. Sebab, pabrik rokok banyak yang berdiri di Pasuruan. Seperti PT. HM Sampoerna, PT. Gudang Garam, PT. Djarum, dan lainnya.
Di sisi lain, pendapatan terbesar anggaran cukai di Indonesia adalah Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, Rusdi berharap agar potensi anggaran tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
"Kalau memang kekurangan air nanti anggarkan. Bisa lewat pemerintah atau CSR. Tapi kalau CSR itu harus tanda tangannya bupati," pungkasnya. (afa/rev)