SURABAYA (bangsaonline) - Sebanyak 27 dewan pengurus anak cabang (PAC) Demokrat Surabaya mendesak Ketua DPC Surabaya Dadik Risdaryanto menanggalkan jabatannya. Sikap tegas ini sebagai mosi tidak percaya atas kepemimpinan Dadik. Hal ini dipicu oleh menurunnya suara partai pada pemilihan legislatif (pileg) 9 Juni lalu lantarn ketidakbecusan kepengurusan Dadik Risdaryanto.
Perolehan kursi Partai Demokrat di DPRD Surabaya terjun payung. Pada pileg 2009 partai berlambang Mercy ini memperoleh kursi sebanyak 16, sedangkan pada pileg 2014 menjadi enam kursi. Merosotnya perolehan suara ini disinyalir dipicu karena komunikasi politik dan mesin partai bekerja buruk.
Ketua DPAC Kecamatan Sawahan Endik Purwanto membeberkan selama sekitar dua tahun kepemimpinan Dadik, jarang mengadakan rapat pengurus. Pun ketika melakukan musyawarah, keputusan akhir sudah ditentukan sebelumnya oleh antek-anteknya Dadik. Kondisi ini bertentangan dengan AD/ART partai.
"Pileg kemarin tidak pernah diajak bicara. Seperti penentuan saksi, tugas mesin partai disini tidak berjalan. Kita tidak pernah diajak dilibatkan, kita dianggap sebagai sampah," ujarnya di Nur Pasific, Senin (26/5/2014).
Tidak cukup hanya itu, SK pengurus DPAC se-Surabaya hingga saat ini belum turun. Ketua DPC terkesan menghalangi keluarnya SK. Bahkan menggertak tidak akan mengeluarkan SK bila DPAC macam-macam. Padahal DPC tidak berhak untuk menahan SK para pengurus DPAC. "Mudur sendiri atau kita paksa turun," tegasnya disambut teriakan oleh para pengurs DPAC.
Sebenarnya, di Surabaya ada 31 DPAC, namun empat sisanya hingga saat ini fakum. Ini lantaran para pengurusnya tidak memiliki latar belakang politisi. "Sesuai dengan AD/ART dua pertiga dari DPAC sudah bisa melakukan muscalub (musyawarah cabang luar biasa), sementara kita ini sudah lebih dari syarat," tandasnya.
Selain itu, sejauh ini tidak ada transparansi keuangan. Setoran dari Fraksi Demokrat DPRD Surabaya tidak jelas penggunaannya. Anggota dewan yang memiliki kewajiban tiap bulannya tidak pernah dilapori penggunaan iuran wajib tersebut. Karenanya, pantas bila selama ini anggota dewan selalu protes untuk mengetahui alokasi uang itu.
"Terakhir rapat fraksi, kami tidak tahu keuangan setoran fraksi. Dan penggunaan uang tidak pernah semestinya," kata bendahara FD, Ernawati sambil menyebut uang pembinaan DPAC setiap bulannya sebesar Rp 500 ribu tidak pernah cair.
Teranyar, Dadik mengeluarkan kebijakan setiap caleg partai Demokrat dikenakan setoran sebesar Rp 17,5 juta. Uang itu sebagai jaminan untuk membayar para saksi partai dan setelah pileg akan dikembalikan. Ternyata, pileg berlalu janji pengembalian uang itu tidak pernah direalisasikan.
Kebijakan itu sebenarnya bertentangan dengan instruksi ketua umum sekaligus ketua dewan pembina partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melarang adanya penarikan uangdari setiap caleg. Memang dalam pelaksanaannya ada yang bayar penuh, setengah dan bahkan tidak sama sekali. "Saya termasuk yang bayar penuh, uang itu saya transfer ke rekening pribadi Dadik," jelasnya.
Wakil ketua DPC Partai Demokrat Felix Soesanto mengaku koordinasi dan komunikasi Ketua DPC selama ini sangat lemah. Bahkan mesin partai tidak pernah berfungsi. Dia berjanji akan menampung aspirasi dari pengurus DPAC dan akan disampaikan ke DPD dan DPP Partai Demokrat. "Yang memutuskan (pecat atau tidak) nanti DPD dan DPP, apa dibiarkan tidak solid terus apa ada penggantian pengurus," tegasnya.
