Tutup Defisit Pegawai, Pemkab Mojokerto Rekrut 348 ASN

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Tahun ini Pemkab Mojokerto akan menerima Aparatur Sipil Negara (ASN) baru. Rekrutmen 348 pegawai yang sebelumnya lazim disebut sebagai CPNS menyusul disetujuinya usulan pengadaan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Disetujuinya pengadaan ini diyakini akan mengurangi defisit pegawai yang mencapai kurang lebih 5.588 orang. Formasi 348 itu meliputi Akutansi (122 formasi), (Teknik Sipil 122 formasi), Arsitektur (20 formasi), Pertanian (10 formasi), Peternakan (10 formasi), Perikanan (5 formasi), Teknik lingkungan (10 formasi), Teknik informatika (22 formasi), Hukum (22 formasi) dan Pariwisata (5 formasi).

Sekdakab Heri Suwito di depan awak media menyebutkan jumlah ASN di Pemkab Mojokerto saat ini sejumlah 8.076 orang. Angka ini menurutnya jauh dibawah tingkat kebutuhan yang mencapai 13.664 orang.

"Karenanya kami mengajukan pengadaan 1.000 ASN baru ke Kemenpan lewat e-formasi dengan sejumlah pertimbangan," papar Sekda Heri, Rabu (24/1).

Ia menuturkan pengadaan itu telah mempertimbangkan sejumlah aspek kebutuhan dan keuangan daerah. "Termasuk dari sisi urgensi karena kekurangan dan kelemahan SDM," urainya.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa mengatakan pihaknya membutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk percepatan pembangunan. "Pesatnya pembangunan di Kabupaten Mojolerto belum diimbangi dengan SDM yang memadai. Kita kurang insinyur dan arsitektur," cetusnya.

Selama ini, kata Bupati MKP, pihaknya hanya memiliki 10 tenaga teknik sipil dan dua Sarjana Hukum. "Arsitektur malah nggak ada, tenaga akutansi pun minim," keluhnya.

MKP mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sedemikian rupa, namun tenaganya tidak ada yang cocok sama sekali. "Apalagi bidang yang lain. Kami tidak punya tenaga IT, bahkan termasuk yang (pejabat) senior. Inilah fakta yang terjadi," tandasnya.

Karenanya ia bersyukur dengan disetujuinya pengadaan ASN baru. "Kami akan melakukan reformasi birokrasi. Untuk pengadaan ASN baru kami akan bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional dan kami pastikan dalam rekrutmen tidak ada duit-duitan dan titipan karenanya proses pengadaannya menggunakan IT dan hasilnya langsung ditentukam komputer, " terangnya.

Untuk pengadaan yang ia sebut sebagai investasi SDM ini pihaknya menetapkan standart tinggi. "IP nya minimal 3.00. Karena kita butuh tenaga yang mumpuni dan tidak ada istilah duit atau titip. Kalau ada isu soal iti, saya pastikan itu omong kosong," pungkasnya.

Ia berharap tahun 2019 mendatang pihaknya bersiap merunning pengadaan ASN untuk guru dan perawat. (yep/ian)